KASONGAN – Pemerintah Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah secara daring pada Senin (6/1/2025) untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan inflasi di tahun 2025, dengan fokus pada kestabilan perekonomian daerah.
Demikian hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menjelaskan bahwa inflasi pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57% year-on-year, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,6%. Meski terdapat kenaikan beberapa komoditas pada awal Januari, Tito menegaskan bahwa kondisi tersebut masih dalam kategori normal.
Menurut Tito, dalam rakor tersebut, berbagai langkah pengendalian inflasi dibahas, termasuk upaya untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, mengatur distribusi, dan menstabilkan harga di tingkat daerah. Pemerintah pusat mengharapkan kolaborasi seluruh daerah untuk menjaga kestabilan ekonomi.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, turut menjelaskan lima langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan di tahun 2025. Di antaranya, penyaluran beras SPHP sebanyak 300.000 ton untuk daerah dengan harga di atas HPP pada Januari dan Februari 2025, serta bantuan pangan beras kepada 16 juta KPM.
Arief juga menambahkan bahwa pemerintah akan mendistribusikan 750 ton pangan dan menyediakan 453 kios pangan di seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi pangan.
Rakor ini menjadi langkah awal pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi tahun 2025, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. (Red/*)
