BALIKPAPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar terus mengutamakan inovasi dan kolaborasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan mereka. Pesan ini disampaikan dalam sambutannya pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025 yang dihelat di Lapangan Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (25/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menekankan bahwa tujuan utama dari penerapan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, peringatan Otda kali ini harus menjadi momen untuk refleksi dan evaluasi sejauh mana otonomi daerah telah berhasil mencapai tujuan tersebut. “Kita jangan pernah lupa, untuk apa otonomi daerah itu ada. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan,” ujar Bima Arya.
Wamendagri juga menambahkan bahwa meskipun banyak daerah yang sudah menunjukkan kemajuan, masih ada daerah-daerah yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif, yang mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif. “Kepemimpinan yang sekarang harus lebih inovatif, lebih kolaboratif dengan membangun kerja sama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta menguatkan pentahelix, dan berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif,” jelas Bima Arya.
Bima juga menyoroti bahwa peran pemerintah pusat tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, merupakan kunci utama dalam mencapai pemerintahan yang lebih baik. “Sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi adalah fokus utama Kementerian Dalam Negeri hari ini. Evaluasi dilakukan untuk sejauh mana kesejahteraan dapat dijemput dan direalisasikan,” tambahnya.
Wamendagri Bima Arya juga menekankan tantangan besar yang dihadapi dalam otonomi daerah, termasuk pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM), penerapan meritokrasi dalam birokrasi, serta penyederhanaan regulasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dianggap sebagai pendorong utama untuk percepatan pembangunan daerah.
“Isu utama kita, sentralisasi dan desentralisasi, bukan soal kewenangan atau pembagian kekuasaan, tetapi lebih pada sinkronisasi dan sinergi demi pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Bima Arya.
Peringatan Hari Otda kali ini juga diramaikan dengan penyerahan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri kepada sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024.
Provinsi yang menerima penghargaan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Bangli, Klaten, Sragen, Banyuwangi, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tulungagung, Wonogiri, Wonosobo, dan Pasaman. Sedangkan, kota yang menerima penghargaan antara lain Kota Surakarta, Denpasar, Balikpapan, Tangerang, Medan, Batu, Samarinda, Makassar, Tangerang Selatan, dan Yogyakarta.
“Tentunya, kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin mempercepat kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” tandas B. A. Sugiarto. (Red/Adv)
