TAMIANG LAYANG – Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) digelar kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah, khusus bagi karyawan perusahaan di Kabupaten Barito Timur guna memperluas akses literasi dan inklusi keuangan.
Program ini dilaksanakan berkolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Bank Indonesia, PT BPD Kalimantan Tengah, dan PT Jasa Raharja, sebagai bentuk sinergi edukatif terhadap pentingnya akses keuangan formal.
Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menuturkan bahwa dalam kondisi ekonomi digital saat ini, pemahaman karyawan mengenai layanan keuangan resmi sangat penting agar terhindar dari risiko penipuan digital. “Dengan literasi keuangan yang baik, karyawan tidak hanya meningkatkan kualitas hidupnya, tetapi juga turut menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan stabil,” kata Primandanu, Kamis (10/07/2025).
Dia juga menyebut bahwa pemahaman penggunaan QRIS dan alat transaksi nontunai menjadi bagian langkah nyata membiasakan teknologi keuangan yang aman.
Bupati Barito Timur, M. Yamin, menekankan bahwa edukasi ini menjadi salah satu upaya daerah untuk membangun ekonomi masyarakat yang kuat dan inklusif.
“Kegiatan ini merupakan sinergi yang sangat baik untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat dapat mengelola dananya melalui lembaga jasa keuangan formal dengan baik,” ujarnya.
Dalam rangkaian acara, OJK memaparkan materi penting terkait identifikasi investasi ilegal dan keuangan digital.
Bank Indonesia memberikan demonstrasi langsung penggunaan QRIS untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan keamanan.
PT BPD Kalimantan Tengah menyampaikan materi mengenai layanan digital dan pembiayaan yang memudahkan karyawan dalam mengelola dana dan berinvestasi secara mudah.
PT Jasa Raharja menjelaskan cakupan asuransi sosial untuk pekerja, termasuk perlindungan risiko kecelakaan dan manfaat jaminan kecelakaan kerja.
Program ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang hangat, di mana peserta mengeluhkan kebingungan mengenali jasa keuangan ilegal dan membutuhkan panduan yang jelas.
“Harapan kami kegiatan ini menciptakan karyawan yang lebih cerdas finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi,” tandas Primandanu. (Red/Adv)
