PALANGKARAYA – Pengembangan sektor pariwisata di Palangka Raya dinilai belum maksimal akibat ketiadaan regulasi yang tegas dan mengikat. Wakil Ketua I Komisi III DPRD Palangka Raya, Dede Ardiansyah, menyerukan pentingnya pembentukan Perda khusus untuk menata arah pembangunan pariwisata di kota tersebut.
Ia menekankan bahwa keberadaan peraturan yang terfragmentasi dan belum terintegrasi kerap menyulitkan proses investasi dan pelaksanaan program wisata.
“Kita membutuhkan dasar hukum yang kuat agar pengembangan pariwisata tidak terbentur oleh regulasi yang tumpang tindih. Ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan memastikan pembangunan sektor ini berjalan dengan baik,” ujar Dede, Rabu (16/07/2025).
Ia menyebut bahwa selama ini beberapa investor potensial mengurungkan niatnya karena proses perizinan yang kompleks dan tidak efisien.
Untuk itu, DPRD mendorong lahirnya regulasi lokal yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
Dede menjelaskan bahwa pariwisata tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga harus mencakup perlindungan lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal.
Dengan adanya payung hukum yang kuat, semua pihak akan memiliki pedoman jelas dan terarah dalam menjalankan peran masing-masing.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar Perda yang dilahirkan mampu menjawab tantangan nyata dan bukan sekadar dokumen formalitas.
“Pembangunan sektor wisata akan sulit terwujud jika tidak ditopang aturan main yang berpihak pada kemajuan bersama,” tandas Dede. (Red/Adv)
