PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan keseriusannya dalam mendorong tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Fairid Naparin dalam Rapat Paripurna Ke-11 DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (24/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Fairid memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Ia menyatakan bahwa kritik dan saran dari legislatif akan dijadikan sebagai catatan penting dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif.
“Pemerintah Kota menyampaikan apresiasi atas perhatian besar dari DPRD. Ini menunjukkan sinergi yang positif dalam menjaga integritas pelaksanaan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar seluruh program pembangunan berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bentuk kontrol sosial yang membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Melalui pembahasan Raperda ini, kita berharap dapat melahirkan peraturan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Fairid.
Ia memastikan bahwa pelaksanaan APBD akan selalu berpijak pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.
Raperda yang dibahas merupakan bagian dari mekanisme rutin untuk menjamin keterbukaan informasi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya kita dalam mewujudkan Palangka Raya yang KEREN yakni Kolaboratif, Ekonomi Maju, Religius, Energik, dan Nyaman,” tandas Fairid. (Red/Adv)
