Jika ada Lurah yang Terlibat Mafia Tanah Laporkan, Lurah Panarung Sempat Jadi Soroton Publik

  • Bagikan
Foto hanya ilustrasi dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).

PALANGKA RAYA – Maraknya polemik sengketa tanah di Kota Palangka Raya memunculkan berbagai dugaan keterlibatan oknum, termasuk isu yang menyeret aparatur kelurahan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berbagai persoalan kepemilikan lahan yang beredar di masyarakat dan media sosial pun menjadi perhatian, terutama ketika menyangkut hak ahli waris dan klaim aset pemerintah.

Salah satu persoalan yang sempat menjadi sorotan publik adalah dugaan keterlibatan Lurah Panarung dalam sejumlah kasus sengketa tanah di wilayah kerjanya.

Isu itu mencuat setelah beredar informasi di media sosial mengenai konflik kepemilikan lahan, termasuk adanya pihak yang mengaku sebagai ahli waris dengan bukti kepemilikan, namun tanah yang dipersoalkan disebut-sebut merupakan aset milik Pemko Palangka Raya.

Menanggapi berbagai polemik yang berkembang, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran maupun keterlibatan aparatur dalam persoalan sengketa tanah harus disampaikan melalui jalur pelaporan yang tepat.

Ia meminta masyarakat tidak hanya menyampaikan tudingan, tetapi juga melaporkan apabila memiliki bukti yang dapat ditindaklanjuti.

Fairid menyatakan, Pemko Palangka Raya akan menghormati proses hukum apabila persoalan tersebut berlanjut ke ranah hukum.

Penanganan kasus, kata dia, harus berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, tanpa mendahului hasil pemeriksaan maupun proses pembuktian.

“Jika memang ada keterlibatan maka laporkan saja, seandainya ada proses hukum maka kita akan mengikuti sebagaimana mestinya. Kita tidak bisa juga menduga, namun jika terbukti laporkan saja, saya akan mengatakan salah jika itu salah dan benar jika itu benar,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Selain polemik sengketa tanah, Fairid juga menanggapi isu yang beredar mengenai dugaan dirinya menerima gratifikasi berupa sebidang tanah.

Ia menyatakan tidak mengetahui adanya hal sebagaimana yang dituduhkan tersebut.

Fairid menambahkan, laporan masyarakat serta hasil pemeriksaan dan pembuktian nantinya dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.

Pemko, menurutnya, tidak dapat menetapkan seseorang bersalah hanya berdasarkan isu atau dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Untuk saat ini kita tidak bisa mengatakan si A atau si B bersalah, laporkan dan saat terbukti bersalah maka itu yang akan menjadikan dasar pemerintah untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku,” pungkasnya.

Pemerintah diharapkan dapat menangani setiap persoalan sengketa tanah secara transparan dan sesuai aturan, sehingga kepastian hukum bagi masyarakat maupun status aset pemerintah dapat terjaga serta tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. (ags/don)​

+ posts
BACA JUGA  Kasus Vape Mengandung Narkotika Terungkap di Lamandau dan Pangkalan Bun
  • Bagikan
.
Verified by MonsterInsights