PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng Abdul Hafid menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses perseorangan di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan, belum lama ini.
Dari sejumlah usulan yang diterima, Hafid menuturkan bahwa aspirasi paling menonjol berasal dari masyarakat yang menginginkan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan di beberapa wilayah.
“Salah satunya perbaikan jalan Cempaka Mulia–Kampung Melayu yang menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisinya saat ini perlu perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujar Hafid, Selasa (11/11/2025).
Ia menilai, jalan yang layak akan memperlancar arus transportasi, mempermudah akses antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan.
“Kalau jalan sudah bagus, masyarakat tidak perlu lagi menyeberang sungai untuk menuju desa lain. Biaya transportasi juga bisa ditekan dan kegiatan ekonomi lebih lancar,” jelasnya.
Selain jalan, Hafid juga menyoroti persoalan jaringan internet di beberapa desa di Kotim yang masih belum memadai. Banyak titik yang masih tergolong blank spot sehingga menghambat akses informasi bagi warga.
“Internet sudah menjadi kebutuhan pokok. Dengan jaringan yang baik, masyarakat bisa mengakses informasi, mengikuti perkembangan dunia, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hafid juga menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Rawa Sari, Kecamatan Pulau Hanaut, yang berharap adanya pembukaan lahan sawah baru seluas 50 hektare.
Menurutnya, masyarakat di desa tersebut sudah menyiapkan lahan dan tenaga kerja untuk mendukung kegiatan pertanian.
“Potensi pertanian di Rawa Sari cukup besar. Pemerintah seharusnya mendukung dengan kebijakan dan bantuan teknis agar lahan baru bisa segera dioptimalkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengembangan lahan pertanian baru juga sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kemandirian pangan di daerah.
Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap petani perlu diwujudkan secara nyata.
“Kalau petani sudah siap dan lahan tersedia, pemerintah tinggal memberikan dukungan agar potensi itu bisa berkembang dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
