PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng dalam kegiatan yang berlangsung di Palangka Raya, belum lama ini.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menyatakan bahwa LHP tersebut menjadi landasan penting bagi lembaganya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Ia menegaskan, DPRD akan mencermati setiap rekomendasi yang disampaikan BPK untuk memastikan adanya perbaikan yang terukur.
“LHP ini menjadi acuan bagi kami dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi yang ada harus ditindaklanjuti secara konsisten agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” ujar Arton.
Menurutnya, pemeriksaan BPK di sektor lingkungan dan kehutanan memiliki arti strategis bagi Kalteng yang selama ini bertumpu pada potensi sumber daya alam (SDA).
Ia menilai, pengelolaan yang akuntabel dan berkelanjutan sangat diperlukan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.
“Kita harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan dan prinsip keberlanjutan. Ini penting demi keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan,” katanya.
Selain itu, pemeriksaan kinerja Bank Kalteng juga dinilai relevan dalam mendorong peningkatan peran perbankan daerah.
DPRD berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat fungsi intermediasi Bank Kalteng dalam mendukung pembiayaan usaha dan pembangunan di daerah.
“Bank Kalteng memiliki posisi strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, peningkatan kinerja dan tata kelola yang profesional menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya.
DPRD Kalteng menyatakan akan terus bersinergi dengan BPK dan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja BUMD berjalan transparan, efektif, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalteng. (*)
