PALANGKA RAYA – Tingginya arus distribusi hasil tangkapan laut dari Kalteng ke luar daerah kembali menjadi sorotan DPRD Kalteng.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor belum optimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejauh ini, pemasaran hasil tangkapan nelayan masih banyak mengarah ke Kalimantan Selatan melalui jalur perbatasan seperti Kabupaten Pulang Pisau.
Pola distribusi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pasar luar daerah lebih mampu menyerap hasil tangkapan dengan harga dan akses yang lebih kompetitif.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengungkapkan bahwa fenomena ini merupakan bagian dari mekanisme pasar yang berjalan secara alami.
Nelayan, menurutnya, akan memilih jalur distribusi yang paling menguntungkan secara ekonomi.
“Ini merupakan mekanisme pasar yang berjalan rasional, dipengaruhi oleh pertimbangan harga, akses, dan efisiensi distribusi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Meski demikian, ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pembenahan dari sisi internal daerah.
Pasalnya, potensi besar sektor perikanan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi Kalteng.
Data tahun 2025 menunjukkan produksi perikanan tangkap di Kalteng mencapai lebih dari 159 ribu ton.
Angka ini dinilai cukup besar, namun belum diiringi dengan kesiapan sistem tata niaga lokal yang mampu menyerap hasil produksi secara maksimal.
Selain itu, kendala infrastruktur masih menjadi tantangan utama. Di sejumlah wilayah, termasuk Pulang Pisau, fasilitas pendukung seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, dan sistem rantai dingin masih terbatas.
“Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis sektoral, tetapi juga berkaitan dengan struktur logistik dan konektivitas wilayah secara keseluruhan,” lanjutnya.
DPRD Kalteng mendorong Pemprov untuk mengambil langkah konkret melalui penguatan peran Dinas Kelautan dan Perikanan, terutama dalam meningkatkan daya saing pasar lokal dan memperluas jaringan distribusi dalam daerah.
Langkah ini dinilai penting agar nelayan memiliki alternatif pemasaran yang lebih menguntungkan di wilayah sendiri.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, khususnya di kawasan perbatasan, diharapkan mampu menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi.
Dengan demikian, potensi besar sektor perikanan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD sekaligus mendorong kesejahteraan nelayan di Kalteng. (don)
