PALANGKA RAYA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah barat Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin meluas.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kalteng Dapil III, Sugiyarto, yang meminta pemerintah daerah bersama Pertamina segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi agar kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu.
Menurut laporan yang diterimanya, keterlambatan pengiriman BBM ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Lamandau kini semakin sering terjadi.
Jika sebelumnya pasokan dilakukan setiap hari, kini hanya datang dua hingga tiga hari sekali. Akibatnya, antrean kendaraan di SPBU tak terhindarkan.
“Keluhan masyarakat semakin banyak. Pengiriman BBM yang tidak menentu membuat warga kesulitan, bahkan untuk membeli Pertamax pun sekarang sulit. Ini harus jadi perhatian serius dari Pertamina dan pemerintah,” tegas Sugiyarto, Kamis (6/11/2025).
Ketua Komisi III DPRD Kalteng ini juga menyoroti pembatasan pembelian BBM di SPBU. Salah satunya di SPBU Asam Baru, di mana pembelian Pertamax dibatasi hanya 30 liter per kendaraan. Padahal, BBM jenis tersebut bukan termasuk kategori subsidi.
“Kalau Pertalite terbatas, seharusnya Pertamax bisa jadi alternatif. Tapi faktanya, stok Pertamax juga terbatas. Ini tanda ada persoalan di tingkat distribusi yang perlu segera diurai,” ujarnya.
Sugiyarto menjelaskan, meskipun jumlah penduduk Lamandau relatif kecil, yakni sekitar 102 ribu jiwa, namun tingkat mobilitas ekonomi di daerah tersebut cukup tinggi.
Banyak masyarakat bergantung pada transportasi darat untuk kegiatan usaha, perdagangan, dan distribusi hasil pertanian serta perkebunan.
“Kalau pasokan BBM tersendat, otomatis kegiatan ekonomi ikut terganggu. Bukan hanya pengendara pribadi, tapi juga sopir angkutan barang dan pelaku usaha kecil,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, berdasarkan informasi lapangan, wilayah barat Kalteng seperti Lamandau dan sekitarnya masih sangat bergantung pada pasokan BBM dari wilayah Kumai dan Sampit.
Gangguan di jalur pengiriman dari dua daerah tersebut otomatis berdampak langsung terhadap ketersediaan stok di SPBU wilayah barat.
“Bahkan ada laporan bahwa DO (Delivery Order) sudah dikeluarkan, tetapi pengiriman belum dilakukan karena stok dari depot tidak tersedia. Ini menunjukkan ada hambatan logistik atau kendala pasokan yang harus segera diselesaikan,” ungkapnya.
Ia mendesak agar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalteng segera berkoordinasi dengan Pertamina Regional Kalimantan maupun Kementerian ESDM.
Tujuannya, untuk memastikan jalur distribusi kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.
“Saya minta Dinas ESDM jangan hanya menunggu laporan. Harus ada langkah konkret, turun langsung meninjau ke lapangan, terutama ke terminal BBM di Kumai dan Sampit. Dengan begitu bisa diketahui apa penyebab utama keterlambatan ini,” ucapnya.
Selain itu, Sugiyarto mengingatkan agar Pertamina lebih transparan dalam memberikan informasi kepada publik terkait kondisi stok dan penyaluran BBM di Kalteng.
Dengan keterbukaan data, masyarakat tidak mudah terprovokasi isu kelangkaan yang justru memperburuk situasi.
“Kami tidak ingin masyarakat cemas karena informasi yang simpang siur. Pertamina perlu menjelaskan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi,” tandasnya.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah provinsi dan Pertamina dapat segera menghasilkan solusi nyata agar pasokan BBM kembali stabil, terutama menjelang musim libur akhir tahun di mana kebutuhan bahan bakar cenderung meningkat.
“Energi adalah kebutuhan vital. Jangan sampai aktivitas masyarakat dan dunia usaha lumpuh karena persoalan distribusi. Pemerintah dan Pertamina harus segera bertindak,” pungkasnya. (*)
