PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin, menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, efisiensi, transparansi, dan digitalisasi adalah tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian serius Pemprov Kalteng dalam memperkuat basis penerimaan daerah.
“Tanpa ketiga hal itu, peningkatan PAD hanya akan menjadi target di atas kertas,” ujarnya, belum lama ini.
Muhajirin mengungkapkan, penerapan sistem pembayaran non-tunai sangat penting untuk menekan potensi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.
Ia mencontohkan, sistem pembayaran di Kantor SAMSAT Provinsi Kalteng yang sebagian besar masih dilakukan secara tunai seharusnya segera beralih ke digital.
“Pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi seperti QRIS agar masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan aman di loket kasir. Ini langkah sederhana tapi dampaknya besar untuk transparansi dan efisiensi,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir birokrasi menuju sistem pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan bebas praktik manual yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng pun mendorong agar Pemprov segera memasukkan unsur digitalisasi dalam setiap strategi peningkatan PAD ke depan.
“Dengan pengelolaan yang modern dan transparan, PAD bisa meningkat signifikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” pungkas Muhajirin. (*)
