Kalteng Jadi Penyumbang Terbesar Hotspot Kalimantan, DPRD Desak Rp70 Miliar untuk Karhutla Tak Dipangkas

PALANGKA RAYA – Kalteng menjadi salah satu wilayah yang mendapat sorotan dalam ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan. Dari 1.487 titik api (hotspot) yang tercatat, sebanyak 767 titik berada di Kalteng atau lebih dari separuh total hotspot di Pulau Kalimantan.

Tingginya jumlah hotspot itu menjadi perhatian DPRD Kalteng. Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memastikan kesiapan anggaran agar upaya pencegahan, mitigasi dan penanganan karhutla dapat berjalan secara optimal.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, mendorong Pemprov Kalteng mempertahankan dukungan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD Perubahan 2026. Bagi DPRD, kondisi karhutla yang mulai mengkhawatirkan membutuhkan kesiapan dari sisi kebijakan maupun pembiayaan.

“Ini tentu sangat berbahaya dan perlu upaya-upaya serius. Kalteng sebagai penyumbang angka karhutla terbesar harus memiliki mitigasi bencana yang terencana, sistematis, dan terpadu,” tegas Freddy Ering belum lama ini.

Freddy menyampaikan, tingginya hotspot perlu menjadi dasar untuk memperkuat langkah antisipasi. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk merespons apabila titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Apalagi, kabut asap mulai terasa pekat di sejumlah wilayah. Kondisi itu berpotensi memengaruhi jarak pandang dan aktivitas masyarakat. Jika tidak ditangani dengan cepat, dampak kebakaran dapat meluas dan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun aktivitas transportasi.

Karena itu, kesiapan anggaran menjadi bagian penting dari strategi menghadapi karhutla. Ketika terjadi kondisi darurat, pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menggerakkan sumber daya dan melaksanakan penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

Freddy mengakui pemerintah pusat tetap memiliki peran penting dalam penanggulangan karhutla. Dukungan berupa sarana maupun biaya operasional diperlukan untuk memperkuat kemampuan daerah. Namun, Pemprov Kalteng juga harus memiliki kesiapan anggaran sendiri sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat.

“Pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen penuh dengan menyiapkan dukungan anggaran yang memadai sebagai langkah antisipasi sekaligus mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi,” ujarnya.

Dorongan menjaga anggaran karhutla itu disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2026. DPRD Kalteng meminta kebutuhan penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran perubahan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Freddy meminta ketersediaan dana darurat tetap dijaga, begitu pula dengan alokasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Ia berharap anggaran penanggulangan bencana tidak mengalami pengurangan secara signifikan. Besarannya diupayakan tetap mendekati pagu APBD murni 2026 yang mencapai Rp70 miliar.

“Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026 ini, kami meminta agar besaran anggarannya diupayakan tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026, yaitu sebesar Rp70 miliar,” ungkapnya.

Menurut Freddy, mempertahankan alokasi itu bukan semata-mata soal besarnya angka dalam APBD. Yang lebih penting adalah memastikan pemerintah memiliki kemampuan pembiayaan ketika menghadapi situasi darurat yang membutuhkan penanganan segera.

Karhutla juga membutuhkan kesiapan yang dilakukan sebelum api meluas. Pemantauan hotspot, koordinasi antarinstansi dan kesiapan sumber daya menjadi bagian dari mitigasi yang harus berjalan seiring dengan ketersediaan anggaran.

Dukungan pembiayaan juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan upaya penanggulangan bencana. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah memiliki ruang untuk mengambil langkah cepat ketika kondisi di lapangan berubah.

Freddy berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat menghasilkan keputusan yang mampu memperkuat kesiapsiagaan Kalteng menghadapi karhutla. Terlebih, jumlah hotspot yang mencapai 767 titik dari total 1.487 titik di Pulau Kalimantan menunjukkan besarnya tantangan yang perlu dihadapi.

DPRD juga mendorong agar penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Pemerintah daerah, instansi teknis dan pihak lain yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana perlu memiliki koordinasi yang baik agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan secara efektif.

Dengan kesiapan anggaran yang memadai, pemerintah diharapkan tidak menghadapi kendala pembiayaan ketika harus melakukan penanganan di lapangan. Langkah cepat diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi potensi dampak kabut asap terhadap masyarakat.

“Maka dari itu, proses penanggulangan bencana dan pemadaman api dapat berjalan dengan cepat dan maksimal,” tutupnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 3