107 Hotspot Terpantau, Kunjungan Menkopolhukam Perkuat Komando Penanganan Karhutla di Kalteng

PALANGKA RAYA – Sebanyak 107 titik panas (hotspot) terpantau di Kalteng berdasarkan hasil pemantauan cuaca dan iklim per 30 Juli 2026. Di tengah meningkatnya kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau, pemerintah pusat memperkuat dukungan melalui kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Jumat (31/7/2026).

Menkopolhukam disambut Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sebelum melanjutkan agenda peninjauan ke Posko Tumbang Nusa, Pulang Pisau. Posko tersebut menjadi salah satu pusat pengendalian karhutla yang memiliki peran penting dalam koordinasi lintas sektor.

Pulang Pisau sendiri tercatat sebagai wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, mencapai 62 titik. Sementara itu, Kota Palangka Raya berada di posisi berikutnya dengan 15 titik panas. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat kedua wilayah memiliki kawasan yang rentan terhadap kebakaran, terutama saat curah hujan mulai berkurang.

Kunjungan Menkopolhukam menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman karhutla.

Selain memastikan kesiapan personel dan peralatan, pemerintah pusat juga ingin melihat secara langsung pola koordinasi yang telah dibangun antara Pemprov Kalteng, TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Sebelumnya, Pemprov Kalteng telah menggelar rapat koordinasi bersama BNPB RI pada Kamis (30/7/2026). Pertemuan itu menghasilkan sejumlah langkah strategis, termasuk penguatan deteksi dini, optimalisasi patroli terpadu, dan percepatan respons terhadap potensi kemunculan titik api.

Agustiar Sabran menegaskan bahwa hujan yang masih turun pada akhir Juli harus dimanfaatkan sebagai waktu persiapan sebelum memasuki periode kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus dan September.

“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November.

Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” ujarnya.

Status Siaga Darurat yang berlaku hingga akhir Oktober menjadi landasan bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapan, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, maupun dukungan pendanaan.

Kepala daerah di seluruh Kalteng juga diminta aktif melakukan pemetaan wilayah rawan dan memperkuat edukasi kepada masyarakat.

Agustiar turut mengingatkan pentingnya langkah cepat dalam pengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memastikan operasional penanganan di lapangan tidak mengalami hambatan.

Di sisi lain, hasil pemantauan citra satelit hingga kini belum menunjukkan adanya sebaran asap di Kalteng. Namun, kondisi lahan yang semakin kering dan rendahnya potensi hujan pada awal Agustus menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara serius.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan koordinasi yang terus diperkuat, Kalteng diharapkan mampu mempertahankan kesiapsiagaan serta menekan potensi meluasnya karhutla selama musim kemarau 2026.

Upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini diyakini menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran hutan dan lahan. (adv)

Jumlah Pengunjung 9