Pemprov Kalteng Optimalkan Posko PDB Karhutla, Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Hadapi Ancaman Kebakaran

PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus mengoptimalkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla (Posko PDB Karhutla).

Langkah ini menjadi bagian dari pelaksanaan Status Siaga Darurat Karhutla Tahun 2026 yang ditetapkan selama 158 hari, terhitung 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Teknis Aktivasi Posko PDB Karhutla Wilayah Kalteng Tahun 2026 yang digelar di Aula Pusdalops BPBD Kalteng, Senin (22/6/2026), dan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah.

Dalam arahannya, Darliansjah menyampaikan bahwa peningkatan potensi karhutla pada musim kemarau perlu diantisipasi dengan sistem penanganan yang lebih cepat, terstruktur, dan terintegrasi antarinstansi.

“Status Siaga Darurat dan aktivasi Posko PDB Karhutla merupakan upaya strategis untuk memastikan seluruh unsur dapat bergerak dalam satu sistem komando yang terpadu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Posko PDB Karhutla berfungsi sebagai pusat kendali operasi yang mengoordinasikan seluruh proses penanganan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi.

Dengan demikian, seluruh sumber daya dapat dimobilisasi secara lebih efektif dan tidak berjalan parsial.

Menurutnya, keterpaduan antarinstansi menjadi faktor penting dalam mempercepat respons terhadap potensi titik api, sekaligus mencegah meluasnya dampak kebakaran di wilayah rawan karhutla.

Darliansjah juga menekankan bahwa setiap pelaksanaan operasi harus berpegang pada prinsip efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran yang digunakan selama masa siaga darurat.

“Seluruh pihak harus berada dalam satu komando dan memahami peran masing-masing agar penanganan di lapangan berjalan lebih terarah dan tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, ia meminta agar rencana operasi disusun secara menyeluruh, mencakup strategi pencegahan, pemadaman, serta penguatan sistem deteksi dini, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel sebagai prioritas utama.

Selain itu, sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat untuk memastikan upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pemprov Kalteng juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), agar dilaksanakan secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional di lapangan.

Dengan optimalisasi Posko PDB Karhutla sebagai pusat koordinasi dan kendali terpadu, Pemprov Kalteng berharap penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat, efektif, serta mampu meminimalkan dampak kabut asap di wilayah Kalteng. (adv)

Jumlah Pengunjung 14