Maryani Sabran Ingatkan Jalan Rusak Berdampak pada Ekonomi dan Keselamatan Masyarakat

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, menilai persoalan kerusakan jalan nasional di sejumlah daerah tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa.

Selain mengganggu mobilitas warga, kondisi jalan yang rusak juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian serta keselamatan masyarakat.

Menurut Maryani, infrastruktur jalan merupakan salah satu sarana vital yang mendukung konektivitas antarwilayah.

Karena itu, penanganan jalan rusak perlu menjadi perhatian bersama agar aktivitas masyarakat dan distribusi barang dapat berjalan lancar.

Ia menyoroti masih adanya ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan, termasuk yang dikeluhkan masyarakat di Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara.

Bahkan, warga setempat melakukan perbaikan secara swadaya sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi jalan yang digunakan setiap hari.

Maryani mengatakan, langkah masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan infrastruktur yang layak sangat mendesak.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan jalan yang mengalami kerusakan.

“Perbaikan jalan nasional memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi kepala daerah harus aktif berkoordinasi. Paling tidak ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan jalan yang rusak,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Ia menambahkan, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait dapat terus menyampaikan laporan kondisi jalan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan perbaikan mendapat perhatian dan masuk dalam prioritas pembangunan.

Selain menunggu perbaikan permanen, Maryani menilai langkah penanganan sementara terhadap titik-titik kerusakan yang membahayakan pengguna jalan juga perlu dilakukan.

Menurutnya, upaya tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan sembari menunggu proses penganggaran dan pelaksanaan proyek perbaikan.

“Kalau hanya spot-spot jalan yang berlubang dan rusak, sebenarnya bisa saja ditangani sementara. Jangan semua harus menunggu anggaran pusat turun. Sambil menunggu proses berjalan, kita bisa mencari solusi bersama,” katanya.

Maryani juga menyoroti pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia mendorong perusahaan yang beroperasi di Kalteng untuk mengoptimalkan program CSR, khususnya dalam membantu perbaikan infrastruktur yang terdampak aktivitas operasional perusahaan.

Menurutnya, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“CSR harus dilaksanakan, terutama untuk memperbaiki spot-spot jalan yang mereka lewati dalam aktivitas operasionalnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintas di jalan umum turut menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan jalan.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan jalan dan kepatuhan terhadap aturan muatan perlu terus ditingkatkan.

Maryani menegaskan bahwa perbaikan jalan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap keselamatan masyarakat.

Jalan yang rusak berpotensi menimbulkan kecelakaan, kerugian ekonomi, hingga menghambat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.

“Banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan yang rusak. Ini persoalan sederhana, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pejabat nyaman naik mobil, sementara masyarakat harus menghadapi risiko setiap hari di jalan,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah, legislatif, perusahaan, maupun masyarakat, dapat membangun komitmen bersama dalam mencari solusi terhadap persoalan infrastruktur yang ada.

Dengan sinergi yang kuat, penanganan jalan rusak diyakini dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Yang pasti, aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Semua pihak harus berkoordinasi dan bergotong royong agar persoalan jalan rusak bisa segera ditangani,” pungkasnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 7