PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalteng kembali memperkuat upaya peningkatan kualitas kebijakan infrastruktur dengan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas PUPR Kalsel, belum lama ini.
Fokus utama kunjungan ini adalah mempelajari skema prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan di tengah keterbatasan anggaran.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, H. Rusdi Gozali, diterima Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhalis, mewakili Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib. Pertemuan berlangsung konstruktif dengan pertukaran informasi terkait strategi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam diskusi tersebut, Rusdi Gozali menegaskan bahwa tantangan fiskal saat ini menuntut adanya kebijakan yang lebih selektif dan berbasis kebutuhan prioritas.
Ia menyebut, infrastruktur jalan kabupaten tetap menjadi perhatian karena perannya dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami melihat pentingnya penentuan skala prioritas yang tepat agar anggaran yang terbatas tetap mampu memberikan dampak maksimal, terutama pada ruas jalan yang memiliki nilai strategis,” katanya.
Menurutnya, koordinasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten juga menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih.
Sementara itu, Alin Norkhalis menjelaskan bahwa Dinas PUPR Kalsel menerapkan pendekatan berbasis pemeliharaan untuk menjaga kondisi jalan tetap mantap.
Pembangunan infrastruktur baru dilakukan secara terbatas, dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan anggaran.
Ia menambahkan, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terus dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
Selain itu, bantuan keuangan dari Pemprov kepada kabupaten diarahkan pada sektor prioritas seperti jalur distribusi dan akses layanan publik.
Penguatan pengawasan teknis juga menjadi bagian dari strategi, dengan memberikan pendampingan kepada dinas PUPR kabupaten guna menjaga kualitas pekerjaan sesuai standar.
Rusdi menilai, strategi yang diterapkan Kalsel dapat menjadi referensi penting bagi Kalteng dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi anggaran.
“Kami akan menjadikan hasil kunjungan ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, agar pembangunan infrastruktur di Kalteng tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah serta mendorong peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan. (don)
