Cegah Kebocoran Data dan Serangan Siber, Pemprov Kalteng Perkuat Kesiapan Keamanan Digital Daerah

PALANGKA RAYA – Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun, semakin tingginya ketergantungan terhadap sistem elektronik juga menghadirkan risiko keamanan yang perlu diantisipasi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mempercepat transformasi digital, tetapi juga memastikan data dan infrastruktur teknologi informasi terlindungi dari berbagai ancaman siber.

Menjawab tantangan itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng memfasilitasi kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, dilaksanakan secara daring dan luring dengan pusat kegiatan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Kalteng.

Asistensi ini menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan pendampingan dalam proses pembentukan dan registrasi resmi tim tanggap insiden siber di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalteng mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar segera membangun kesiapan kelembagaan dalam menghadapi ancaman keamanan digital.

Pembentukan TTIS/CSIRT diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan data, meningkatkan kemampuan penanganan insiden, serta menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Kepala Diskominfosantik Kalteng Adiah Chandra Sari menyampaikan bahwa pembentukan TTIS/CSIRT memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan semakin luasnya penerapan transformasi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam berbagai sektor pelayanan.

Menurut Adiah, penggunaan teknologi informasi yang semakin intensif harus disertai kesiapan menghadapi risiko keamanan.

Pemerintah daerah perlu memastikan setiap sistem elektronik yang digunakan memiliki perlindungan memadai agar tidak mudah terganggu oleh serangan maupun tindakan yang dapat merugikan penyelenggaraan pemerintahan.

“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah.

Ia menegaskan, pembentukan TTIS/CSIRT bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi atau mendapatkan registrasi resmi. Lebih dari itu, tim harus memiliki kemampuan operasional untuk menjalankan fungsi pengamanan dan menjadi garda terdepan ketika terjadi insiden siber.

Perlindungan terhadap data, sistem elektronik, dan infrastruktur informasi pemerintah daerah harus dilakukan secara menyeluruh.

Setiap potensi ancaman perlu diidentifikasi sedini mungkin agar langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum mengganggu aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adiah juga menekankan pentingnya kesiapan personel serta koordinasi antarlembaga dalam mendukung efektivitas kerja TTIS/CSIRT. Dengan mekanisme penanganan yang jelas, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan respons lebih cepat ketika menghadapi gangguan keamanan digital.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Danang Jaya mengingatkan bahwa pembentukan tim tanggap insiden siber harus diikuti kesiapan operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Ia menjelaskan, keberadaan CSIRT harus memberikan manfaat nyata bagi keamanan sistem elektronik pemerintah daerah.

Personel yang tergabung di dalamnya perlu memahami cara mengenali ancaman, melakukan analisis insiden, mengambil langkah penanganan, hingga mendukung pemulihan sistem yang terdampak.

“Tim CSIRT tidak hanya sekadar dibentuk dan teregistrasi, tetapi yang paling utama adalah harus berfungsi dengan optimal. Berdasarkan data nasional, tercatat ada sekitar 350.000 serangan siber yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai sektor,” jelas Danang.

Angka serangan siber itu menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk tidak menganggap keamanan digital sebagai persoalan teknis semata.

Ancaman dapat muncul dalam berbagai bentuk dan menyasar sistem yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Danang mengibaratkan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital. Tim ini harus memiliki kemampuan respons cepat atau quick response sehingga setiap insiden dapat segera ditangani dengan langkah yang tepat.

Kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting untuk membatasi dampak serangan. Apabila terjadi gangguan, tim harus mampu melakukan identifikasi, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta mengambil langkah pemulihan agar sistem elektronik dapat kembali beroperasi.

Untuk mendukung tugas itu, peningkatan kompetensi personel perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap anggota tim memahami tanggung jawab dan memiliki kemampuan sesuai kebutuhan penanganan insiden siber.

Selain kesiapan sumber daya manusia, Danang menyoroti pentingnya cakupan pengamanan terhadap seluruh aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Menurut dia, perlindungan keamanan siber tidak boleh hanya terfokus pada aset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika. Seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan publik yang menggunakan sistem elektronik harus masuk dalam cakupan pengamanan TTIS/CSIRT.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), mengingat fasilitas kesehatan ini mengelola data penting yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambah Danang.

Pengamanan terhadap aset digital di sektor kesehatan menjadi penting karena gangguan sistem dapat berdampak pada pengelolaan informasi dan kelancaran pelayanan.

Karena itu, setiap unit kerja yang mengelola data maupun sistem elektronik perlu memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan informasi.

Dalam kesempatan itu, BSSN juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota menerapkan prinsip security by design dalam setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik.

Prinsip ini menekankan bahwa aspek keamanan harus diperhatikan sejak tahap perencanaan, perancangan, hingga pembangunan aplikasi.

Dengan demikian, potensi kerentanan dapat diantisipasi lebih awal dan sistem yang dihasilkan memiliki perlindungan lebih baik sebelum digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan.

Penerapan prinsip keamanan sejak awal juga perlu diikuti pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memastikan aplikasi dan infrastruktur digital tetap mampu menghadapi perkembangan ancaman siber.

BSSN turut mengimbau pemerintah daerah agar lebih responsif dalam menindaklanjuti notification alert atau notifikasi peringatan yang disampaikan.

Informasi peringatan dini ini perlu segera diperiksa dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari langkah pencegahan terhadap potensi serangan maupun insiden keamanan siber.

Respons yang cepat terhadap notifikasi tersebut dapat membantu pemerintah daerah mengenali potensi gangguan lebih awal.

Dengan koordinasi yang baik, langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum ancaman berkembang dan menimbulkan dampak terhadap sistem pelayanan publik.

Melalui asistensi ini, pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng diharapkan dapat menetapkan target pembentukan dan registrasi TTIS/CSIRT secara terukur.

Setiap daerah juga perlu menyiapkan dukungan kelembagaan, personel, serta mekanisme kerja agar tim yang dibentuk tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi benar-benar siap menjalankan tugasnya.

Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan BSSN juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem keamanan siber yang lebih terpadu.

Kerja sama ini diharapkan mempermudah pertukaran informasi, mempercepat penanganan insiden, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam mengantisipasi berbagai ancaman digital.

Pemprov Kalteng melalui Diskominfosantik terus memperkuat sinergi dengan BSSN dan pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan ekosistem keamanan siber daerah yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya.

Dengan penguatan kelembagaan TTIS/CSIRT serta peningkatan kesiapan seluruh perangkat daerah, perlindungan terhadap data dan infrastruktur digital diharapkan semakin optimal sehingga transformasi digital dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalteng. (adv)

Jumlah Pengunjung 17