![](https://malawen.com/wp-content/uploads/2026/06/MLW__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Perjalanan menuju sekolah masih menjadi tantangan bagi sebagian anak di wilayah pedalaman Kalteng. Di Desa Tumbang Tangoi, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, sejumlah pelajar harus menyeberangi sungai menggunakan perahu untuk mencapai SD Negeri 1 Tumbang Tangoi.
Kondisi ini mendapat perhatian Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar. Ia meminta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman lebih diarahkan pada kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, termasuk akses menuju fasilitas pendidikan.
Bryan mengatakan keberadaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam membuka keterisolasian wilayah. Infrastruktur penghubung tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membantu anak-anak memperoleh akses pendidikan tanpa menghadapi hambatan geografis yang berat.
“Masih ada anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah karena belum tersedia jembatan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Bryan, Selasa (11/8/2026).
SD Negeri 1 Tumbang Tangoi berada di Desa Tumbang Tangoi, Kecamatan Petak Malai. Wilayah ini memiliki tantangan geografis karena berada jauh dari pusat Katingan dan sebagian akses masyarakat masih mengandalkan jalur darat serta sungai.
Data pemerintah daerah mencatat ibu kota Kecamatan Petak Malai, Tumbang Baraoi, berjarak sekitar 230 kilometer dari Kasongan. Kondisi geografis dan jarak yang cukup jauh membuat pembangunan sarana penghubung menjadi kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas masyarakat.
Bagi pelajar, akses menuju sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses mendapatkan pendidikan. Perjalanan menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai menunjukkan masih adanya kebutuhan infrastruktur yang harus mendapat perhatian di wilayah pedalaman.
Bryan menegaskan pembangunan tidak cukup hanya melihat jumlah proyek yang dapat dikerjakan. Pemerintah perlu mempertimbangkan lokasi, tingkat kebutuhan, jumlah masyarakat yang mendapatkan manfaat, serta dampak pembangunan terhadap pelayanan dasar.
“Lebih baik anggaran difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur dasar memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup warga, sehingga harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap kondisi jalan dan jembatan di kawasan pedalaman. Pemetaan diperlukan agar kebutuhan infrastruktur dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan kondisi yang dihadapi masyarakat di setiap wilayah.
Selain membuka akses pendidikan, jalan dan jembatan yang memadai juga dapat memperlancar aktivitas warga. Mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, akses pelayanan pemerintahan, serta kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih mudah ketika konektivitas antarwilayah semakin baik.
Bryan berharap perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pedalaman terus diperkuat dalam penyusunan program dan anggaran. Kebutuhan anak-anak untuk memperoleh akses pendidikan yang layak perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
“Pemerintah perlu memastikan kondisi geografis tidak menjadi penghalang bagi anak-anak pedalaman untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” tegas Bryan.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan perencanaan pembangunan hingga ke desa-desa terpencil.
Dengan prioritas yang disusun berdasarkan kebutuhan lapangan, pembangunan diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus membantu anak-anak pedalaman bersekolah dengan lebih mudah. (adv)
