![](https://malawen.com/wp-content/uploads/2026/06/MLW__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalteng memasuki fase yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam 18 hari pertama Agustus 2026, tercatat 14.659 titik hotspot dan 798 kejadian Karhutla dengan luasan lahan terbakar mencapai 2.824,42 hektare.
Kondisi itu menjadi bagian penting dalam laporan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026).
Laporan disampaikan untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyampaikan kebutuhan dukungan pemerintah pusat dalam menghadapi puncak musim kemarau.
Agustiar memaparkan perkembangan penanganan Karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, pengerahan kekuatan gabungan, operasi pemadaman darat dan udara, kondisi kualitas udara, serta berbagai kendala yang masih ditemui di lapangan.
Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Kalteng per 21 Agustus 2026, jumlah hotspot sepanjang tahun mencapai 19.992 titik dengan 1.639 kejadian Karhutla. Tim darat telah menangani kebakaran dengan luasan mencapai 4.499,21 hektare.
Di sisi lain, analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan memperkirakan luasan area terbakar mencapai 7.634,46 hektare. Data dari kedua metode pemantauan itu menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan dan kebutuhan dukungan di lapangan.
Lonjakan pada Agustus menjadi perhatian utama karena angka kebakaran dalam waktu singkat telah melampaui akumulasi Januari-Juli 2026. Situasi ini menunjukkan tekanan terhadap upaya pengendalian Karhutla meningkat seiring kondisi kemarau.
Dampak kebakaran juga mulai terasa pada kualitas udara. Data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB mencatat tiga dari enam stasiun ISPU aktif berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat.
Kasongan, Kuala Kurun, dan Buntok masuk kategori Sangat Tidak Sehat. Sementara Palangka Raya, Sampit, dan Puruk Cahu berada dalam kategori Tidak Sehat.
Pemerintah daerah terus meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Patroli, pemadaman, serta upaya pencegahan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur.
Secara nasional, pada periode Januari hingga Juni 2026, luas Karhutla di Kalteng berada pada peringkat kesembilan dari 38 wilayah. Pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan karena Agustus menjadi salah satu periode dengan tekanan kebakaran paling tinggi.
Gubernur Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026 yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Sejumlah wilayah juga telah menetapkan status tanggap darurat, di antaranya Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat mobilisasi sumber daya dan penanganan kebakaran di lapangan.
Dalam operasi terpadu, sebanyak 10.700 personel disiagakan. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH, serta unsur relawan.
Sebanyak 5.303 relawan dari MPA, TSAK, Balakar, dan Redkar turut dilibatkan. Kekuatan gabungan itu diarahkan untuk memperluas jangkauan patroli, pemantauan titik rawan, pemadaman, hingga pencegahan kebakaran.
Dukungan dari udara juga diperkuat BNPB melalui satu unit pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli udara, serta empat helikopter water bombing. OMC telah dilaksanakan dalam tiga periode.
Namun, luas wilayah yang harus ditangani membuat kebutuhan dukungan tambahan masih cukup besar. Sejumlah kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan dan kebutuhan peremajaan peralatan pemadaman, medan yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber air, serta kebutuhan dukungan operasional.
Pemprov Kalteng mengusulkan percepatan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing.
Armada itu diharapkan dapat ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun sehingga jangkauan pemadaman udara, terutama di wilayah barat Kalteng, dapat diperluas.
Pemenuhan sarana pemadaman darat juga menjadi bagian dari usulan kepada pemerintah pusat. Kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, dan alat komunikasi dibutuhkan untuk menunjang operasi gabungan TNI, Polri, Pemprov, serta pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, Agustiar mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk memperkuat operasi pemadaman darat. Pemerintah daerah juga mendorong pembangunan sumur bor dan embung di lokasi rawan Karhutla guna memperkuat ketersediaan sumber air.
“Pemerintah Kalteng terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Agustiar.
Laporan kepada Presiden menjadi bagian dari langkah memperkuat dukungan pusat terhadap penanganan Karhutla di Kalteng.
Dengan tambahan armada udara, peralatan darat, dukungan pembiayaan, serta infrastruktur sumber air, respons terhadap kebakaran diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau wilayah yang selama ini sulit ditangani.
Di tengah meningkatnya aktivitas Karhutla pada Agustus, Pemprov Kalteng bersama seluruh unsur terkait terus mengoptimalkan pencegahan, patroli, pemadaman, dan pemantauan.
Upaya itu diarahkan untuk menekan pertambahan titik hotspot, membatasi luasan kebakaran, serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. (adv)
