![](https://malawen.com/wp-content/uploads/2026/06/MLW__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Tingginya biaya pembangunan jalan menjadi tantangan besar bagi upaya pemerataan infrastruktur di Kalteng.
Dengan kebutuhan anggaran yang terus meningkat, DPRD Kalteng menilai dukungan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat diperlukan agar pembangunan jalan dapat dipercepat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan biaya pembangunan jalan saat ini berkisar Rp10 miliar untuk setiap kilometer. Angka itu masih dapat bertambah menyesuaikan kondisi geografis, jenis pekerjaan, dan tingkat kesulitan di lapangan.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, kemampuan keuangan daerah saat ini belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Akibatnya, alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap berfungsi melalui pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan.
Peningkatan jalan dengan konstruksi yang lebih kuat masih dilakukan secara bertahap karena membutuhkan pembiayaan yang jauh lebih besar.
Padahal, banyak ruas jalan di Kalteng yang memerlukan peningkatan kualitas untuk mendukung aktivitas masyarakat dan memperlancar konektivitas antardaerah.
“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegas Lohing.
Ia berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat luas bagi daerah.
Akses jalan yang baik akan mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan sektor usaha lainnya, sekaligus membuka peluang berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru.
Selain meningkatkan mobilitas masyarakat, infrastruktur yang memadai juga diyakini mampu mendorong masuknya investasi karena didukung akses transportasi yang lebih efisien.
Oleh sebab itu, pembangunan jalan perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Maka dari itu, dukungan APBN menjadi sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” katanya.
Komisi IV DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan APBN untuk pembangunan ruas-ruas jalan prioritas.
Sinergi yang kuat antara Pemprov dan pemerintah pusat diyakini akan mempercepat pemerataan infrastruktur, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Kalteng. (adv)
