Jalan Masih Banyak Butuh Penanganan, DPRD Kalteng Minta Dana Transfer 2027 Ditambah

PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan anggaran melalui dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2027. Tambahan alokasi diharapkan dapat mempercepat penanganan infrastruktur, terutama jalan yang masih rusak maupun akses yang belum tersentuh pembangunan secara optimal.

Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bumi Tambun Bungai masih cukup besar. Kondisi itu perlu menjadi perhatian karena kemampuan fiskal daerah belum sepenuhnya mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan hanya dengan mengandalkan PAD.

“Di tahun 2027 itu ada peningkatan dana transfer dari pusat. Daerah sangat banyak sekali membutuhkan penanganan infrastruktur,” ujar Arton, Jumat (21/8/2026).

Ia menjelaskan, persoalan infrastruktur tidak hanya ditemukan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan. Di sejumlah wilayah masih terdapat akses jalan yang belum mendapatkan pengerasan atau agregat, bahkan masih berupa jalan tanah.

“Ada beberapa ruas jalan yang sudah rusak, kemudian ada yang masih belum tertangani dengan baik, ada yang masih tanah. Jalan ini kan masih ada yang tanah, belum diaspal, belum dikasih pengerasan atau agregat,” katanya.

Kondisi jalan yang belum memadai dapat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Akses transportasi menjadi bagian penting dalam mendukung pergerakan warga, distribusi barang, serta pengangkutan hasil produksi dari berbagai daerah menuju pusat perdagangan dan pelayanan.

Arton berharap kebutuhan infrastruktur di Kalteng dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan anggaran 2027.

Pemerataan pembangunan, kata dia, perlu diwujudkan dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.

“Nah dengan demikian kita harapkan pemerintah pusat bisa memahami betul tentang kebutuhan di daerah. Pembangunan kan harus merata,” tegasnya.

Selain kebutuhan pembangunan yang besar, daerah juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal. PAD belum cukup kuat untuk membiayai seluruh program pembangunan, terlebih pemerintah harus memenuhi berbagai kebutuhan belanja rutin dan pelayanan kepada masyarakat.

“Masa iya kita ini daerah yang juga penghasil tapi kita juga kan tidak banyak mendapat support dari pemerintah pusat. Yang kita harapkan ada perimbangan,” ungkapnya.

Arton menambahkan, sebagian anggaran daerah harus dialokasikan untuk belanja pegawai dan kebutuhan pemerintahan lainnya. Kondisi itu membuat porsi anggaran untuk belanja modal dan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

“Kalau kita hanya berharap dari potensi pendapatan asli daerah kita juga masih belum apa-apa. Habis untuk belanja pegawai saja. Mana untuk belanja modal, mana untuk belanja lain-lain,” lanjutnya.

Atas kondisi itu, DPRD Kalteng berharap skema transfer ke daerah pada 2027 dapat memberikan dukungan lebih besar.

Peningkatan DBH, DAK dan sumber transfer lainnya diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dukungan pemerintah pusat juga diharapkan tidak hanya memperkuat pembangunan fisik, tetapi dapat membantu daerah menjaga keberlanjutan berbagai program pelayanan publik.

Dengan ruang fiskal yang lebih luas, pemerintah daerah akan memiliki peluang lebih besar untuk menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

“Kita harapkan, mohon doa dari seluruh masyarakat Kalteng, ke depan di tahun 2027 itu ada penambahan anggaran yang support dari pemerintah pusat, terutama dari DBH, dana bagi hasil maupun dari DAK dan lain sebagainya,” imbuhnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 12