Karhutla Bukan Hanya Tugas Pemerintah, Gubernur Kalteng Dorong Masyarakat Ikut Bergerak

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah bersama masyarakat, relawan dan berbagai pihak terkait harus bergerak dalam satu arah untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap lingkungan dan kesehatan.

Pesan itu disampaikan Agustiar saat menemui puluhan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya pada Selasa (1/9/2026) sore.

Pertemuan itu berlangsung terbuka dan menjadi ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait penanganan karhutla.

Di hadapan massa aksi, Agustiar mengajak masyarakat tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga ikut mengawal pelaksanaan penanganan karhutla.

Ia membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap langkah pemerintah.

“Kalau persoalan ini diserahkan kepada kami, tentu banyak faktor yang harus kami hadapi. Karena itu, ayo kita sama-sama mendorong dan mengawal upaya penanganannya. Saya justru menyukai kritik dan masukan seperti ini. Jangan dikira saya tidak suka, saya bangga,” kata Agustiar.

Menurut Agustiar, tantangan penanganan karhutla di Kalteng cukup besar karena wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam. Situasi tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat agar personel dan peralatan dapat segera diarahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan.

Ia memastikan pemerintah akan terus bekerja menghadapi karhutla dan tidak menyerah terhadap berbagai kendala yang muncul. Semangat kebersamaan menjadi salah satu kekuatan yang terus didorong dalam menghadapi bencana kebakaran.

“Saya harus maju. Saya tidak boleh menyerah. Ayo kita sama-sama bahu-membahu menjaga Kalteng,” tegasnya.

Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Pemprov Kalteng juga mendapat dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat. Bantuan itu mencakup armada pemadam kebakaran, alat berat, mesin pompa serta berbagai peralatan pendukung yang dapat digunakan dalam operasi penanganan karhutla.

“Bantuan-bantuan lainnya ada 100 mobil pemadam kebakaran, 10 unit ekskavator, 205 unit mesin pompa dan peralatan pelengkap lainnya,” ungkap Agustiar.

Tambahan peralatan itu memperkuat kesiapan pemerintah dalam menghadapi kebakaran di sejumlah wilayah. Armada pemadam dapat mendukung mobilisasi petugas, mesin pompa membantu proses pemadaman dan pembasahan, sedangkan ekskavator dapat digunakan sesuai kebutuhan dalam mendukung penanganan di lokasi yang sulit dijangkau.

Agustiar menjelaskan dari sisi teknis, peralatan dan sumber daya manusia telah tersedia. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan seluruh kekuatan itu benar-benar dapat digunakan secara maksimal di lapangan. Kelancaran distribusi bahan bakar, logistik dan kebutuhan operasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesiapan penanganan.

“Peralatan dan SDM sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mendorong pelaksanaannya bersama-sama. Pemerintah tentu akan terus memikirkan dan mengupayakannya,” jelasnya.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan karhutla dan dampaknya bagi masyarakat.

Mereka meminta percepatan penanganan kebakaran, perlindungan masyarakat adat dan peladang, pelaksanaan riset mitigasi bencana, perhatian terhadap fasilitas relawan, keterbukaan anggaran bencana serta adanya pertemuan lanjutan bersama pemerintah.

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan, Dida Paramida, membacakan enam tuntutan kepada Pemprov Kalteng. Aspirasi itu menjadi gambaran sejumlah persoalan yang ingin mendapat perhatian dalam kebijakan dan pelaksanaan penanganan karhutla.

Selain persoalan kebakaran, massa juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan. Salah satu perwakilan aksi mengingatkan bahwa asap menjadi persoalan serius karena dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas dan mengganggu masyarakat yang tidak berada langsung di sekitar lokasi kebakaran.

“Permasalahan utama bukan hanya apinya, tetapi asap yang menjadi dampak bagi masyarakat. Karena itu penanganan harus dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.

Persoalan kesehatan menjadi salah satu alasan penanganan karhutla membutuhkan respons cepat. Ketika kebakaran menghasilkan asap dalam jumlah besar, masyarakat dapat menghadapi gangguan kualitas udara.

Oleh sebab itu, upaya pemadaman perlu berjalan seiring dengan langkah perlindungan bagi warga yang berada di wilayah terdampak.

Agustiar juga mengajak masyarakat berperan dalam pengawasan dan pencegahan. Informasi dari masyarakat mengenai potensi kebakaran dapat membantu petugas melakukan respons lebih awal, sementara kepedulian terhadap lingkungan dapat diperkuat melalui keterlibatan berbagai kelompok di tingkat lapangan.

Ruang dialog yang dibangun antara pemerintah dan massa aksi menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Agustiar menyatakan kritik dan masukan tetap dibutuhkan agar pemerintah dapat mengetahui persoalan yang muncul serta memperbaiki langkah penanganan sesuai kewenangan.

Pemprov Kalteng memastikan enam tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Pemerintah juga terus mendorong koordinasi dengan berbagai unsur agar penanganan karhutla dapat berlangsung secara terpadu.

Penanganan karhutla pada akhirnya membutuhkan lebih dari sekadar kesiapan armada dan personel. Pencegahan, respons cepat, dukungan logistik, perlindungan masyarakat serta pengawasan publik harus berjalan bersama.

Dengan sinergi yang semakin kuat, upaya menjaga Kalteng dari ancaman karhutla dan kabut asap diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. (adv)

Jumlah Pengunjung 16