Harga Beras Jadi Sorotan, Pemprov Kalteng Gaspol Jaga Pasokan dan Kendalikan Inflasi

PALANGKA RAYA – Kenaikan harga beras menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat.

Menghadapi kondisi itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat berbagai langkah pengendalian, mulai dari intervensi pasar, pengawasan ketersediaan stok, hingga memperlancar distribusi bahan pangan ke seluruh wilayah, termasuk kawasan pedalaman.

Komitmen pengendalian inflasi ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng pada Selasa (3/11/2026).

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang memberikan perhatian terhadap perkembangan harga beras secara nasional.

Dalam arahannya, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga mengambil langkah konkret dengan meningkatkan koordinasi bersama Perum Bulog untuk mengintensifkan operasi pasar.

Tomsi mengungkapkan, kenaikan harga beras berdasarkan perbandingan tahunan telah mencapai lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikan harga mencapai sekitar Rp2.000. Kondisi ini membutuhkan respons cepat dari pemerintah daerah agar gejolak harga tidak semakin memengaruhi pengeluaran masyarakat.

“Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikannya sudah lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikannya mencapai sekitar Rp2.000. Pemerintah daerah bersama Bulog perlu mengintensifkan operasi pasar,” tegas Tomsi.

Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan berbagai instrumen pengendalian yang tersedia, terutama operasi pasar dengan dukungan Bulog.

Langkah tersebut diharapkan mampu membantu menekan harga beras sekaligus menjaga ketersediaan pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Tomsi juga mengingatkan bahwa pengendalian harga beras tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan memberikan hasil nyata dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Hal ini menjadi penting karena beras merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Kenaikan harga beras, meskipun dalam jumlah terbatas, tetap dapat memberikan kontribusi terhadap inflasi dan berdampak pada daya beli rumah tangga.

“Diharapkan sinergi seluruh pihak terus terjaga dan harga beras dapat diturunkan. Kenaikan harga beras, meskipun sedikit, tetap memberikan andil terhadap inflasi karena beras dikonsumsi oleh seluruh masyarakat,” tandas Tomsi.

Dalam kesempatan itu, Yuas Elko turut memaparkan perkembangan inflasi di Kalteng dengan menyampaikan lima komoditas yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Kelima komoditas itu meliputi beras, emas perhiasan, bensin, daging ayam, dan ikan nila.

Berdasarkan perkembangan harga yang dipaparkan, beras menjadi salah satu komoditas yang membutuhkan perhatian karena kenaikan terutama terjadi pada jenis beras lokal, seperti Mayang dan Banjar.

Sementara itu, harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan dari pemerintah pusat masih relatif stabil.

Yuas menjelaskan, kenaikan harga beras lokal berkaitan dengan penurunan produksi akibat kemarau yang terjadi pada periode sebelumnya. Berkurangnya produksi dapat memengaruhi ketersediaan pasokan di pasar dan turut mendorong kenaikan harga pada jenis beras tertentu.

“Kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras SPHP dan bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya,” jelas Yuas.

Di sisi ketersediaan, stok beras di Kalteng masih relatif aman dengan jumlah sekitar 12.212 ton. Kondisi ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan pasokan.

Meski stok masih mencukupi, pengawasan terhadap perkembangan harga tetap diperlukan. Pemerintah daerah perlu memastikan beras yang tersedia dapat disalurkan secara merata sehingga masyarakat di seluruh kabupaten memperoleh akses terhadap bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

Yuas menegaskan, ketersediaan stok harus berjalan seiring dengan pengendalian harga. Hal ini mengingat beras merupakan kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh langsung terhadap pengeluaran masyarakat dan menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi.

“Stok beras di Kalimantan Tengah relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Namun, kenaikan harga beras perlu dikendalikan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki andil terhadap inflasi,” ungkap Yuas.

Untuk mengantisipasi gejolak harga, Pemprov Kalteng terus menjalankan berbagai program intervensi pasar.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, serta operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Program tersebut juga menjadi salah satu upaya menjaga keseimbangan harga di pasaran, khususnya ketika terjadi peningkatan harga pada komoditas strategis.

Melalui pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain melakukan intervensi langsung, Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Perum Bulog. Kerja sama ini difokuskan pada kelancaran distribusi beras ke seluruh kabupaten agar ketersediaan pasokan dapat terjaga dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.

“Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bulog juga diperkuat untuk memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten,” imbuh Yuas.

Persoalan distribusi menjadi perhatian tersendiri karena kondisi geografis Kalteng memiliki tantangan yang tidak ringan. Luas wilayah serta jarak antardaerah membuat pengiriman bahan pangan membutuhkan waktu cukup panjang, terutama untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman.

Yuas memaparkan, perjalanan distribusi antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam. Bahkan, pengiriman bahan pangan menuju beberapa daerah pedalaman tertentu membutuhkan waktu sampai dua hari dengan menggunakan kapal maupun klotok.

Kondisi ini membutuhkan pengaturan distribusi yang lebih terencana agar pasokan pangan tidak mengalami keterlambatan.

Selain itu, dukungan sarana transportasi dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong sinergi bersama Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait dalam memperlancar penyaluran bahan pangan.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu mengatasi kendala geografis, menjaga kesinambungan pasokan, serta memastikan distribusi menjangkau masyarakat hingga kawasan terpencil.

“Perjalanan antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam, sedangkan pengiriman ke daerah pedalaman tertentu bahkan mencapai dua hari menggunakan kapal atau klotok. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat,” pungkas Yuas.

Melalui rakor pengendalian inflasi ini, Pemprov Kalteng terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah antisipatif terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok. Pemantauan komoditas strategis, intervensi pasar, penguatan ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan di daerah.

Pemerintah daerah berharap berbagai langkah tersebut dapat menekan gejolak harga, mempertahankan ketersediaan pasokan, serta menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian inflasi diharapkan berjalan optimal sehingga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai tetap terpelihara. (adv)

Jumlah Pengunjung 5