Tak Sekadar Buka Informasi, Pemprov Kalteng Perluas Akses Digital dan Ruang Aspirasi Masyarakat

PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus memperkuat keterbukaan informasi publik dengan menghadirkan berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan akses dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui pengembangan sistem informasi pemerintahan berbasis digital, tetapi juga dengan memperluas jaringan internet hingga wilayah pedalaman serta menyediakan saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat menghadiri Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Edy memaparkan sejumlah program dan kebijakan Pemprov Kalteng untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Edy menjelaskan, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, serta perkembangan pembangunan daerah.

Karena itu, penyediaan informasi perlu didukung sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mengakses data secara mudah dan cepat.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Kalteng adalah mengembangkan Kalteng Satu Data.

Program ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga informasi pemerintahan dapat dihimpun dan dikelola dalam satu sistem yang lebih terkoordinasi.

Dalam pelaksanaannya, setiap OPD memiliki admin yang bertanggung jawab mengelola data sesuai bidang tugas masing-masing.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan informasi sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh data yang dibutuhkan melalui jaringan internet.

“Pemprov Kalteng terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satunya melalui Kalteng Satu Data yang menghimpun seluruh data dari OPD. Masing-masing OPD memiliki admin yang bertugas mengelola data sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi tersebut melalui internet,” jelas Edy.

Selain memperluas akses informasi, Pemprov Kalteng juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif melalui kanal laporgub.kalteng.go.id.

Layanan ini menjadi sarana penyampaian aspirasi, keluhan, masukan, maupun kritik terkait pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Setiap laporan yang diterima akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai substansi permasalahan.

Melalui mekanisme ini, aspirasi masyarakat dapat diteruskan kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan.

Kehadiran Lapor Gub juga diharapkan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan yang terjadi di lapangan, sementara masyarakat memiliki saluran resmi untuk menyampaikan kebutuhan dan mengawal pelaksanaan pembangunan.

“Lapor Gub menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan kritik terkait pembangunan Kalteng. Setiap laporan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai bidang permasalahannya,” ungkap Edy.

Tantangan keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tetapi juga pemerataan infrastruktur komunikasi.

Kondisi geografis Kalteng yang memiliki wilayah luas membuat akses internet masih menjadi kendala di sejumlah kawasan, terutama daerah pedalaman yang belum terjangkau jaringan secara optimal.

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov Kalteng telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink guna memperluas akses internet di wilayah yang mengalami blank spot.

Penyediaan perangkat ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh konektivitas sehingga dapat mengakses informasi pemerintahan maupun berbagai layanan digital.

Pemerataan jaringan internet juga memiliki peran penting dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat pedalaman.

Dengan adanya akses komunikasi yang semakin baik, masyarakat dapat memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perkembangan pembangunan tanpa harus bergantung pada akses informasi secara langsung.

Pada kesempatan yang sama, Edy turut memaparkan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai salah satu upaya Pemprov Kalteng dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Program ini mencakup sejumlah bidang, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, UMKM, dan bantuan sosial.

Melalui program KHBS, pemerintah berupaya menghadirkan dukungan yang menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Informasi mengenai program ini juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui fasilitas yang tersedia dan memahami manfaat yang dapat diperoleh sesuai ketentuan program.

Edy berharap berbagai inovasi dan kebijakan yang telah dijalankan dapat semakin meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Kalteng.

Pemerintah tidak hanya berupaya menyediakan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengakses, memahami, serta memberikan masukan terhadap berbagai program pembangunan.

Penguatan sistem informasi, perluasan konektivitas internet, dan penyediaan kanal pengaduan menjadi bagian dari langkah Pemprov Kalteng dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan responsif.

Dengan dukungan teknologi serta partisipasi masyarakat, transparansi diharapkan semakin kuat dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalteng. (adv)

Jumlah Pengunjung 7