KPK Tetapkan Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi 2026, Nilai Tembus 92,9

  • Bagikan

PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya meraih predikat istimewa dengan nilai 92,9 dalam Penilaian Program Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026.

Hasil ini sekaligus menempatkan Palangka Raya sebagai salah satu kota percontohan antikorupsi tahun 2026.

Capaian tersebut menjadi catatan penting bagi Pemko Palangka Raya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong konsistensi upaya pencegahan korupsi di seluruh lini pelayanan dan administrasi pemerintahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden hadir mewakili Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dalam kegiatan penilaian yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Linae Victoria Aden, Pemprov memberikan apresiasi terhadap program Ber-Aksi yang menjadi instrumen evaluasi sekaligus pembinaan bagi pemerintah daerah.

Program tersebut dinilai penting untuk mengukur komitmen serta mendorong perbaikan sistem pemerintahan agar semakin terbuka dan bertanggung jawab.

Linae menegaskan, penilaian ini tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian skor, melainkan menjadi bagian dari proses pembenahan yang berkesinambungan.

Budaya antikorupsi harus tumbuh melalui kesadaran aparatur, kepatuhan terhadap aturan, serta keberanian menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Program Ber-Aksi harus menjadi momentum evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan,” demikian pesan Gubernur yang disampaikan Linae.

Ia juga menyoroti posisi Palangka Raya sebagai ibu kota Kalteng yang memiliki tanggung jawab strategis untuk menjadi contoh bagi kabupaten lainnya.

Penguatan integritas aparatur perlu dibarengi pembenahan sektor-sektor penting, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, serta manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Perbaikan pada sektor tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah potensi penyimpangan, memperkuat pengawasan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi dari KPK RI, Aris Arham mengapresiasi sinergi Pemprov Kalteng dan Pemko Palangka Raya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.

Berdasarkan hasil penilaian, Palangka Raya memperoleh nilai 92,9 dengan kategori istimewa dan ditetapkan sebagai salah satu kota percontohan antikorupsi tahun 2026.

Penetapan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menjaga capaian sekaligus memperkuat langkah pencegahan korupsi secara nyata.

Predikat tersebut menjadi tantangan bagi Pemko Palangka Raya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan. (adv)

+ posts
BACA JUGA  TKA 2026 Tuntas, Siswa SMAN 4 Tanah Siang Merasa Lega
  • Bagikan
.
Verified by MonsterInsights