PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Air Limbah Domestik untuk memperkuat pengelolaan lingkungan dan sistem sanitasi daerah. Usulan ini disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (16/10/2025) kemarin.
Fairid menuturkan, pengajuan Raperda ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
“Setiap orang berhak hidup sejahtera dan memperoleh lingkungan yang layak. Karena itu, pengelolaan air limbah domestik menjadi tanggung jawab bersama,” ucap Fairid, Kamis (16/10/2025) kemarin.
Ia menjelaskan bahwa pertambahan penduduk di wilayah perkotaan berdampak langsung terhadap meningkatnya volume air limbah rumah tangga.
Tanpa sistem pengelolaan yang baik, air limbah berpotensi mencemari lingkungan dan menjadi sumber berbagai penyakit menular berbasis air.
Fairid menyebut, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola air limbah menjadi alasan utama perlunya dasar hukum yang tegas dan komprehensif.
Raperda ini juga akan menjadi bagian dari program prioritas daerah di sektor sanitasi dan menjadi syarat dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026.
Pemerintah Kota, lanjutnya, berkomitmen mengembangkan sistem pengelolaan air limbah yang terintegrasi melalui pembangunan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan kemitraan antarinstansi.
Fairid berharap, kehadiran regulasi tersebut mampu menekan pencemaran dan meningkatkan kualitas hidup warga Palangka Raya.
“Raperda ini bukan sekadar aturan teknis, tetapi bentuk nyata komitmen kita untuk kota yang bersih dan sehat,” tandas Fairid. (Red/Adv)
