JAKARTA – Risk and Governance Summit (RGS) 2025 menjadi forum penting bagi penguatan tata kelola keuangan nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa integrasi kebijakan fiskal, moneter, dan GRC adaptif adalah fondasi ekonomi tangguh, Selasa (19/08/2025).
“Pemberdayaan ekosistem GRC yang inklusif adalah keniscayaan. Percepatan digitalisasi membawa risiko baru, sehingga tata kelola terintegrasi semakin dibutuhkan,” ujar Mahendra.
RGS 2025 dihelat sebagai forum strategis untuk memperkuat sektor jasa keuangan, dengan tema Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience.
Mahendra menyatakan, OJK berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini, katanya, merupakan strategi membangun ekosistem keuangan berintegritas dan berkelanjutan.
“Forum ini adalah wadah menyamakan visi, memperkuat nilai tata kelola, sekaligus kompas strategis menghadapi tantangan global,” lanjut Mahendra.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menambahkan bahwa GRC merupakan pilar Asta Cita. Tata kelola kuat, kata dia, akan menjadi modal penting bagi Indonesia Emas 2045.
Sophia menekankan bahwa transformasi tata kelola harus dilandasi filosofi Ki Hajar Dewantara. Prinsip Role Model, Guidance, dan Support yang diusung RGS adalah bentuk aktualisasi nilai tersebut.
“Keteladanan, peran fasilitator, dan budaya saling menopang adalah kunci memperkuat GRC di sektor jasa keuangan,” ujar Sophia.
Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, menilai bahwa GRC kolaboratif merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas, ujarnya, adalah syarat mutlak dalam menghadapi dinamika global.
“BPK mendorong penguatan tata kelola yang melibatkan sinergi lintas sektor dan partisipasi global,” tandas Budi. (Red/Adv)
