PENULIS: Christian Radiafilsan, SE., M.Pd
Dosen Program Studi Manajemen. FKIP-UPR
Pendidikan sering disebut sebagai jalan pemutus rantai kemiskinan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak anak yang tertinggal dari akses pendidikan formal, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun geografis. Menjawab persoalan ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia meluncurkan program Sekolah Rakyat, yang salah satunya mulai diimplementasikan di Kota Palangka Raya. Program ini bukan sekadar inisiatif lokal, melainkan kebijakan nasional yang berlandaskan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat serta Permensos No. 11 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat hadir dengan misi mulia, yaitu menyediakan pendidikan gratis dan menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam implementasinya, sekolah ini tidak hanya menawarkan ruang belajar, tetapi juga fasilitas pendukung seperti asrama, seragam, dan makan harian. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana program ini dikelola agar dapat menjadi model pendidikan alternatif yang berkelanjutan di Palangka Raya?
Sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, Sekolah Rakyat menuntut sistem manajemen pendidikan yang jelas. Beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan menyangkut bagaimana kurikulum ditentukan, apakah mengikuti standar pendidikan nasional, berbasis non-formal, atau mengintegrasikan kearifan lokal. Pengorganisasian mempertanyakan siapa saja yang terlibat dalam struktur pengelola, apakah hanya relawan, ASN Kemensos, atau tenaga pengajar dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Pelaksanaan menyoroti proses belajar mengajar, apakah berbasis kelas formal, kompetensi, atau lebih fleksibel sesuai kebutuhan anak-anak sasaran. Evaluasi menilai indikator keberhasilan, baik melalui ujian akademis, keterampilan hidup, maupun tolok ukur sosial seperti keberlanjutan anak dalam jenjang pendidikan berikutnya.
Keempat aspek tersebut menjadi tolok ukur apakah Sekolah Rakyat mampu menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak marjinal atau sekadar menjadi program sesaat. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam penyediaan lahan permanen dan infrastruktur. Perguruan tinggi berperan melalui riset, pendampingan manajemen, dan pengabdian mahasiswa, sementara dunia usaha dapat ikut berkontribusi melalui CSR. Kolaborasi lintas pihak inilah yang akan menentukan keberhasilan program ini.
Keberlanjutan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas manajemen pendidikan. Beberapa tantangan strategis yang perlu dijawab meliputi ketersediaan tenaga pengajar, jaminan pendanaan operasional, dan integrasi dengan sistem pendidikan formal. Jawaban atas tantangan-tantangan ini akan menentukan apakah program ini benar-benar menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan atau hanya wacana sosial tanpa dampak signifikan.
Sekolah Rakyat di Kota Palangka Raya mencerminkan upaya pemerintah untuk menjawab kesenjangan pendidikan melalui intervensi berbasis keadilan sosial. Keberhasilan program ini bukan hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, tetapi juga oleh manajemen pendidikan yang solid, kolaborasi lintas pihak, dan komitmen keberlanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi nyata bagi generasi yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas.
