MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara kini tengah bersiap menghadapi ujian fiskal besar pada tahun 2026.
Proyeksi penurunan tajam dana transfer dari pemerintah pusat membuat daerah ini harus mencari strategi alternatif guna menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Muhlis, memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, dana transfer yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,7 triliun diperkirakan hanya tersisa Rp490 miliar pada 2026.
“Penurunan ini erat kaitannya dengan berkurangnya produksi batu bara. Kontribusi dari sektor minerba yang selama ini menjadi andalan pendapatan daerah juga ikut menurun,” ungkap Muhlis saat membuka Simposium Nasional Masyarakat Adat di Balai Antang, Muara Teweh, baru-baru ini.
Kondisi ini, menurut Muhlis, langsung berimbas pada tren pertumbuhan ekonomi Barito Utara yang ikut melambat. Sektor pertambangan, yang selama ini menjadi motor penggerak utama, tidak lagi mampu menopang fiskal daerah seperti sebelumnya.
Dalam situasi tersebut, Pemkab Barito Utara tidak memiliki pilihan lain selain melakukan efisiensi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski APBD 2026 diperkirakan berada di angka Rp1,8 triliun, jumlah itu menurun drastis dibanding APBD murni 2025 yang sebesar Rp3,1 triliun, dan bahkan meningkat menjadi Rp3,6 triliun setelah perubahan.
“Defisit kita diproyeksikan sekitar Rp1,8 triliun. Konsekuensinya, banyak program dan kegiatan terpaksa harus kita sesuaikan. Efisiensi akan menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan,” tegas Muhlis.
Ia menambahkan, Pemkab Barito Utara juga akan berupaya menggali potensi sumber pendapatan baru di luar sektor batu bara, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM).
Upaya diversifikasi ekonomi ini diharapkan dapat membantu daerah keluar dari ketergantungan pada sektor tambang.
“Jika tidak ada penyesuaian strategi, tentu pelayanan publik yang akan terdampak. Karena itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat mencari solusi alternatif,” pungkasnya. (red/adv)
