![](https://malawen.com/wp-content/uploads/2026/06/MLW__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk melihat langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus meninjau upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait. Kedatangan Wapres Gibran di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, disambut Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (10/9/2026).
“Sinergi dan kolaborasi seluruh unsur menjadi kunci dalam penanganan karhutla, sehingga masyarakat dan lingkungan Kalimantan Tengah dapat terlindungi dari dampak kebakaran dan kabut asap,” ungkap Agustiar, baru-baru ini.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran dijadwalkan meninjau sejumlah wilayah yang terdampak karhutla, di antaranya SDN-2 Petuk Katimpun dan kawasan Nyaru Menteng. Peninjauan dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama TNI, Polri, petugas pemadam, relawan, dan unsur masyarakat berjalan secara optimal.
“Karhutla di Kalimantan Tengah hingga awal September masih menjadi perhatian serius karena peningkatan titik panas, kejadian kebakaran, dan luasan lahan terbakar masih terjadi di sejumlah kabupaten dan kota,” kata Agustiar.
Pemerintah Provinsi Kalteng terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla dengan memperkuat pengerahan personel, sarana dan prasarana, dukungan operasional, serta koordinasi bersama pemerintah pusat dan berbagai pihak. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respons terhadap kebakaran yang muncul sekaligus menekan risiko meluasnya dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Selain kebakaran, kualitas udara akibat kabut asap juga menjadi perhatian kami karena sejumlah wilayah sempat mengalami kualitas udara dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan penanganan di lapangan, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait akses menuju lokasi kebakaran dan ketersediaan sumber air. Titik api yang berada di kawasan sulit dijangkau melalui jalur darat menjadi tantangan tersendiri bagi petugas, sehingga diperlukan dukungan sarana pemadaman yang dapat menjangkau wilayah tersebut secara lebih efektif.
“Karena itu, kami berharap dukungan pemerintah pusat, antara lain melalui penambahan helikopter untuk pemadaman udara, bantuan peralatan pemadaman, dukungan operasional, serta pembangunan sumber air seperti sumur bor dan embung di kawasan rawan karhutla,” jelas Agustiar.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur secara berkelanjutan, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, petugas pemadam, relawan hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat pencegahan, mempercepat pemadaman, sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga perlindungan terhadap masyarakat serta lingkungan Kalimantan Tengah dapat semakin diperkuat,” tandas Agustiar. (Red/Adv)
