PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan berbagai langkah terarah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat penanganan kemiskinan. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Palangka Raya melalui Wakil Wali Kota, Achmad Zaini, Senin (24/11/2025) di Palangka Raya.
Zaini menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan Palangka Raya pada tahun 2025 berada pada angka 3,62 persen, menempatkan daerah ini sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Tengah. Pencapaian tersebut dinilai merupakan hasil kerja efektif dari program-program penanggulangan kemiskinan.
“Alhamdulillah, dengan kondisi ini kita melihat kerja tim pengendalian kemiskinan berjalan cukup baik. Penurunan ini salah satunya berkat inovasi dan intervensi melalui berbagai program,” ujarnya.
Ia menguraikan bahwa program bantuan sosial, gerakan pangan murah, dan dukungan bagi UMKM menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, aplikasi lowongan kerja yang dikelola Dinas Tenaga Kerja turut membantu membuka akses peluang kerja yang lebih luas.
Namun, menurutnya, persoalan mendasar yang perlu dibenahi ialah kualitas pendidikan masyarakat prasejahtera. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh warga miskin hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang SD atau SMP. Sementara lebih dari separuh lainnya tidak memiliki pekerjaan tetap.
Pemerintah telah merancang strategi peningkatan pendidikan, termasuk peningkatan lama sekolah, pelatihan keterampilan, hingga penguatan layanan pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi warga yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan formal.
“Tak hanya itu, sejumlah program berbasis kesejahteraan ekonomi masyarakat juga terus berjalan, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, hingga bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan,” tuturnya.
Zaini menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilihat dari dua sisi, yakni bantuan jangka pendek dan pemberdayaan jangka panjang. Sinergi keduanya akan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat serta memperluas peluang peningkatan pendapatan keluarga.
Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program agar pelaksanaannya tepat sasaran. Dengan demikian, setiap intervensi pemerintah dapat memberikan dampak nyata dan membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan.
Ia berharap berbagai strategi tersebut dapat terus dilaksanakan secara konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan daerah.
“Harapannya, seluruh upaya yang dilakukan dapat memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” tandas Zaini. (Red/Adv)
