PALANGKARAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah mencatat peningkatan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja di provinsi ini mencapai 1,476 juta orang, naik sekitar 15,39 ribu orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menjelaskan bahwa peningkatan tersebut menandakan dinamika positif di pasar tenaga kerja. “Kenaikan jumlah angkatan kerja ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang aktif secara ekonomi,” ujarnya, Rabu (05/11/2025).
Namun, di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru mengalami sedikit penurunan sebesar 0,31 persen poin dibanding Agustus 2024. TPAK kini berada di angka 68,40 persen.
Agnes menilai penurunan tipis TPAK masih tergolong wajar, sebab dipengaruhi oleh faktor demografi dan pilihan ekonomi rumah tangga. “Sebagian penduduk usia kerja memilih fokus pada pendidikan atau kegiatan rumah tangga, terutama perempuan,” jelasnya.
Dari sisi pengangguran, kabar baik datang karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,97 persen, atau menurun 0,04 persen poin dibanding tahun sebelumnya. Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, hanya sekitar empat orang yang belum bekerja.
“Tren penurunan TPT ini menggambarkan semakin kuatnya kemampuan pasar kerja Kalimantan Tengah dalam menyerap tenaga kerja,” tutur Agnes.
Berdasarkan hasil Sakernas, jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2025 mencapai 1,417 juta orang, naik sekitar 15,41 ribu orang dibanding Agustus 2024.
Agnes menambahkan, lapangan pekerjaan yang tumbuh paling pesat terdapat pada kategori pertambangan dan penggalian, dengan kenaikan 0,96 persen poin. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan 2,16 persen poin.
“Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran komposisi tenaga kerja dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier,” paparnya.
Dengan dinamika tersebut, BPS menilai pasar tenaga kerja Kalimantan Tengah masih bergerak ke arah positif dan adaptif terhadap perubahan ekonomi daerah. “Kami terus memantau tren ini agar kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” tandas Agnes. (Red/Adv)
