PALANGKARAYA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Universitas Palangka Raya (UPR) untuk memantau langsung kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan tata kelola kepegawaian di lingkungan perguruan tinggi, Rabu (10/12/2025).
Rektor UPR, Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., IPU menyatakan bahwa kunjungan Kepala BKN menjadi penguatan nyata dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kampus.
“Ini bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan profesionalisme ASN di UPR,” ungkap Prof. Salampak saat menerima kedatangan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa UPR baru-baru ini memperkuat struktur tenaga pendukung tridharma dengan pengangkatan 291 PPPK pada November 2025. Menurutnya, tambahan tenaga tersebut mempercepat peningkatan layanan akademik dan administrasi.
Penambahan pegawai, katanya, menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika pelayanan pendidikan tinggi yang semakin kompleks.
Rektor menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pegawai merupakan prioritas utama agar seluruh unsur di UPR bekerja efektif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan universitas.
“Kehadiran BKN memberi semangat bagi seluruh pegawai untuk bekerja lebih baik dan disiplin,” tambahnya.
Kepala BKN Prof. Zudan pada kesempatan itu mengingatkan bahwa birokrasi modern membutuhkan ASN yang bekerja berdasarkan capaian terukur, bukan sekadar administrasi. Ia menekankan perlunya standar yang objektif untuk seluruh proses kinerja.
“ASN harus bekerja dengan standar yang jelas, objektif, dan terukur. Evaluasi kinerja itu bukan sekadar laporan, tetapi alat untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya penerapan sistem merit secara konsisten di perguruan tinggi negeri agar profesionalitas, integritas, dan kualitas layanan tetap terjaga.
Selain itu, Prof. Zudan menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan ASN, dari proses perencanaan kebutuhan pegawai hingga pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja.
Menurutnya, digitalisasi memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan informasi sehingga kinerja ASN dapat meningkat signifikan.
“Digitalisasi menjadi kunci agar manajemen ASN bisa mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Kunjungan tersebut diisi sesi dialog dengan pegawai UPR, membahas tantangan implementasi kebijakan, kebutuhan kompetensi, dan arah pengembangan SDM kampus.
Diskusi tersebut memberikan gambaran aktual kepada BKN tentang kondisi internal UPR sekaligus menjadi masukan bagi perumusan kebijakan kepegawaian secara nasional.
Menutup rangkaian kegiatan, Prof. Zudan menegaskan kembali komitmen BKN mendukung UPR membangun ekosistem SDM profesional dan berorientasi hasil.
“Sinergi ini penting untuk memastikan perguruan tinggi memiliki SDM yang mampu mendorong kualitas layanan dan pencapaian tujuan institusi,” tandas Zudan. (Red/Adv)
