PALANGKA RAYA – Rencana Pemprov Kalteng untuk meluncurkan Kartu Huma Betang tahun ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kalteng.
Program tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan rentan.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, menyatakan bahwa program tersebut perlu dikawal secara bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Program ini harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari pendataan penerima hingga mekanisme penyaluran manfaatnya, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Faridawaty, Selasa (3/2/2026).
Menurut Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng itu, ketelitian dalam proses pendataan menjadi faktor penentu keberhasilan program.
Ia meminta agar pemerintah daerah memastikan proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan.
Faridawaty juga menilai penting adanya sistem yang jelas terkait pengawasan dan evaluasi program setelah diluncurkan. Dengan pengawasan yang optimal, potensi ketidaktepatan sasaran maupun kendala teknis dapat diminimalisasi sejak awal.
Sebagai Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kalteng, ia menambahkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh agar warga memahami manfaat dan tata cara penggunaan Kartu Huma Betang.
“Kami di DPRD Kalteng, khususnya Komisi III, akan melakukan pengawasan agar program ini berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan awalnya,” tegasnya.
Ia berharap Kartu Huma Betang dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng secara berkesinambungan. (*)
