JAKARTA – Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih predikat BB (Sangat Baik) dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.
Pada ajang yang sama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya turut menerima penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/2/2026), di Aula Kementerian PANRB, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi nasional terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pembangunan Zona Integritas pada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Evaluasi dilakukan guna memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan efektif dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam laporannya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menyampaikan bahwa SAKIP berperan penting dalam mendorong instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan yang terarah, penganggaran yang tepat sasaran, serta pelaporan kinerja yang terukur dan transparan.
Menurutnya, integrasi antara perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memastikan program pemerintah memberikan hasil yang nyata.
Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus berorientasi pada dampak dan pelayanan publik.
Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Predikat BB yang diraih Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada pada predikat B. Peningkatan tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem manajemen kinerja, meningkatkan kualitas perencanaan berbasis hasil, serta mengoptimalkan pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, penghargaan Zona Integritas menuju WBK yang diraih DPMPTSP Kota Palangka Raya menjadi indikator keberhasilan dalam membangun unit kerja yang transparan, akuntabel, dan berkomitmen pada pencegahan praktik korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah.
“Peningkatan predikat SAKIP menjadi BB dan penghargaan WBK untuk DPMPTSP adalah wujud komitmen kami dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus mendorong inovasi, memperkuat pengawasan internal, serta mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital guna mendukung transparansi dan efisiensi.
Dengan capaian tersebut, Pemko Palangka Raya diharapkan mampu mempertahankan tren positif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. (*/hms)
