PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah yang memiliki potensi strategis di sektor pertanian dan perkebunan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pendampingan Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi dan Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Anshari kepada Bupati Katingan Saiful dalam kunjungan kerja ke Jakarta beberapa waktu lalu.
Agenda utama kunjungan adalah konsultasi dan koordinasi dengan DPR RI terkait usulan pembiayaan dua ruas jalan prioritas di Kabupaten Katingan.
Dalam rangkaian pertemuan, rombongan berdiskusi dengan sejumlah anggota DPR RI, termasuk anggota Komisi IV Bambang Purwanto yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Pembahasan difokuskan pada peluang pendanaan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Junaidi menjelaskan, pendampingan tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD Kalteng dalam membantu pemerintah kabupaten mengakses program nasional di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Kami mendapat amanah dari Pimpinan DPRD untuk mendampingi Bupati Katingan melakukan konsultasi dan silaturahmi. Harapannya, aspirasi daerah dapat diperjuangkan dan program pusat bisa lebih optimal dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dua ruas jalan yang diusulkan yakni pembukaan akses dari Pegatan menuju Katingan Kuala sepanjang kurang lebih 94 kilometer.
Ruas ini dinilai strategis karena menjadi akses utama menuju kawasan lumbung pangan dan mendukung pengembangan kawasan food estate di Katingan Kuala.
Selain itu, peningkatan jalan dari Kasongan menuju perbatasan Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Melawi, sepanjang sekitar 82 kilometer juga menjadi prioritas.
Akses tersebut diproyeksikan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan serta memperkuat konektivitas antarprovinsi.
Menurut Junaidi, DPRD Kalteng membuka peluang bagi seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah yang membutuhkan pendampingan dalam menjalin komunikasi dengan DPR RI maupun kementerian teknis.
Ia menilai kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami siap membantu kepala daerah yang ingin berkoordinasi ke DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, atau kementerian lainnya demi kemajuan pembangunan di Kalteng,” tegasnya. (*)
