MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (21/11/2025).
Penyampaian ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif untuk memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Pandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan oleh juru bicara Ardianto. Dalam penyampaiannya, fraksi memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyusunan RAPBD yang telah mengacu dan selaras dengan dokumen KUA-PPAS yang sebelumnya disepakati.
Fraksi menilai langkah tersebut menunjukkan adanya kesinambungan perencanaan yang perlu terus dijaga demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih terarah dan akuntabel.
Namun, Fraksi Demokrat juga menyoroti adanya defisit anggaran dalam RAPBD 2026. Berdasarkan penjelasan pengantar Bupati, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,138 triliun, sedangkan belanja direncanakan mencapai Rp 3,256 triliun.
Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp 117,7 miliar atau sekitar 3,75 persen, sementara pos pembiayaan yang diusulkan dalam rancangan tersebut tercatat nihil.
“Mencermati kondisi defisit ini, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menekan besaran defisit tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik,” ujar Ardianto mewakili Fraksi Demokrat.
Adapun langkah yang direkomendasikan Fraksi Demokrat meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi yang ada tanpa membebani masyarakat, perbaikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta pengendalian terhadap belanja yang tidak bersifat prioritas.
Menurut fraksi, kebijakan tersebut penting agar struktur APBD lebih sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika kebutuhan pembangunan.
Fraksi Demokrat juga berharap proses pembahasan RAPBD 2026 ke depan dapat berlangsung secara konstruktif antara eksekutif dan legislatif, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepentingan masyarakat luas, sehingga RAPBD yang ditetapkan nantinya benar-benar mampu mendorong kemajuan Barito Utara secara berkelanjutan. (red/adv)
