PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan kondisi infrastruktur jalan di daerah.
Menurutnya, minimnya alokasi anggaran dari pusat untuk perbaikan jalan di Kalteng dapat berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Lohing menjelaskan, ruas jalan dengan status jalan negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, anggaran yang dialokasikan untuk Kalteng justru mengalami penurunan signifikan.
“Sebelum tahun 2025, rata-rata dana dari pusat untuk jalan di Kalteng bisa mencapai Rp1 triliun. Sekarang, jumlahnya turun drastis hingga tidak sampai 30 persen dari sebelumnya. Ini tentu berdampak besar terhadap kemampuan perbaikan jalan,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Menurut Lohing, Kalteng merupakan salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia dan memiliki banyak kawasan yang sulit dijangkau.
Kondisi geografis ini menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur menjadi jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain.
“Bayangkan, dengan wilayah yang begitu luas dan karakter tanah yang sulit, kalau dana turun, tentu perbaikan jalan jadi tidak maksimal. Akibatnya, banyak ruas jalan tetap rusak bertahun-tahun,” jelasnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kalau jalan rusak, biaya logistik naik, hasil pertanian sulit keluar, dan harga barang kebutuhan masyarakat ikut meningkat. Jadi, ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Kalteng melalui Komisi IV mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, agar segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan penganggaran infrastruktur di daerah.
Lohing berharap agar tahun depan alokasi dana untuk Kalteng bisa dinaikkan kembali.
“Kami akan terus mendorong agar pusat meninjau ulang kebijakan ini. Kalteng punya potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Sudah seharusnya infrastruktur di sini mendapatkan perhatian lebih besar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif dan merata.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan perbaikan jalan di Kalteng dapat dipercepat demi menunjang konektivitas dan kemajuan ekonomi daerah. (*)
