MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, kembali menegaskan pentingnya percepatan pembangunan di wilayah perdesaan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat layanan publik melalui pemerataan infrastruktur dasar yang hingga kini masih belum optimal di sejumlah desa.
Patih Herman mengatakan bahwa akses layanan publik yang baik tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan daerah.
Karena itu, desa-desa yang masih tertinggal harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.
“Pemerintah perlu lebih fokus pada pembangunan di desa-desa agar masyarakat bisa menikmati akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,” jelasnya belum lama ini.
Ia menyebutkan bahwa masih banyak desa di Barito Utara yang belum memiliki fasilitas dasar memadai, seperti jalan penghubung yang layak, pasokan air bersih, hingga pusat layanan kesehatan yang dapat dijangkau dengan mudah.
Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menghambat aktivitas masyarakat dan perkembangan ekonomi lokal.
“Pemerataan infrastruktur adalah langkah penting untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah. Pembangunan fisik harus dibarengi dengan pemanfaatan yang berkelanjutan agar benar-benar mendukung aktivitas warga,” tambahnya.
Selain pembangunan fisik, Patih Herman menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat.
Menurutnya, warga harus dijadikan mitra dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
“Masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Keterlibatan warga juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas program,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas yang telah dibangun tidak boleh dibiarkan rusak.
Pemerintah daerah, ujarnya, harus memastikan tersedianya anggaran pemeliharaan yang memadai serta tenaga teknis yang mampu merawat infrastruktur secara berkala.
“Pemeliharaan fasilitas publik adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah perlu memastikan semua sarana yang sudah dibangun tetap berfungsi optimal dan tidak cepat rusak,” tutupnya. (red/adv)
