PALANGKA RAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah berjalan sesuai tata kelola dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Kepastian tersebut disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen Dadang Hendrayuda, saat audiensi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, dalam rangka evaluasi pelaksanaan MBG di Ruang Rapat Wakil Gubernur, pada Rabu (21/1/2026).
Dalam audiensi tersebut, Dadang menegaskan bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas.
Program ini dinilai mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, UMKM, serta jasa distribusi dan logistik, sehingga menciptakan perputaran ekonomi di daerah dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Ia menambahkan, keberhasilan MBG sangat bergantung pada sinergi semua pihak. BGN mendorong agar Forkopimda, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta mitra swasta memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas bahan pangan dan keamanan distribusi, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh penerima.
“Pengawasan yang kuat dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kualitas gizi tetap terjaga dan pelayanan berjalan sesuai standar,” kata Dadang.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan MBG. Salah satu langkah yang dilakukan adalah percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat layanan distribusi makanan bergizi di berbagai wilayah.
“Kita sepakat untuk mempercepat pembangunan SPPG agar pelayanan pemenuhan gizi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujar Edy.
Untuk mendukung ketersediaan bahan pangan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan sejumlah infrastruktur strategis, di antaranya Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang, Kotawaringin Timur, proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Pulang Pisau, pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, serta pengembangan sentra hortikultura di Kalampangan dan Pulang Pisau. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan daerah.
Edy juga mengakui bahwa kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas dan memiliki wilayah sulit dijangkau masih menjadi tantangan dalam pemerataan distribusi MBG.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama berkelanjutan dengan BGN untuk mencari solusi agar layanan tetap menjangkau seluruh sasaran.
“Kami mengapresiasi dukungan dan pendampingan BGN. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bergerak bersama menyukseskan program Presiden, khususnya MBG di Kalimantan Tengah,” pungkas Edy. (*)
