PALANGKA RAYA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalteng terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
Dalam proses tersebut, jumlah pasal bertambah dari 37 menjadi 43 pasal sebagai upaya memperkuat substansi dan memastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif.
Ketua Pansus, Sugiyarto, menyampaikan bahwa penambahan pasal dilakukan setelah mencermati berbagai masukan serta kebutuhan riil di lapangan.
Ia menilai, regulasi yang baik bukan hanya lengkap secara administrasi, tetapi juga mampu diimplementasikan secara nyata.
“Secara substansi hampir seluruh materi sudah terakomodasi. Namun yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana perda ini nantinya dijalankan. Efektivitas pelaksanaan lebih utama daripada sekadar disahkan,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Pansus adalah keterkaitan raperda dengan program kerja perangkat daerah.
Pengelolaan perpustakaan umum dan perpustakaan daerah harus terintegrasi dalam perencanaan dinas terkait agar tidak berhenti pada tataran regulasi semata.
“Kami memastikan apakah perpustakaan umum dan daerah sudah masuk dalam agenda kerja dinas. Jika sudah menjadi program kerja yang jelas, maka kami sepakat untuk menetapkannya menjadi perda,” tegasnya.
Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan ini telah melalui proses panjang sejak diusulkan pada 2019. Pansus menargetkan pembahasan dapat diselesaikan dan raperda disahkan pada Maret atau April mendatang sesuai tahapan yang berlaku.
Sugiyarto menambahkan, setelah pengesahan, diperlukan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan untuk mengatur aspek teknis secara lebih rinci.
Pergub tersebut diharapkan mencakup standar fasilitas, tata kelola, penguatan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi, sehingga penyelenggaraan perpustakaan di Kalteng dapat berjalan optimal dan mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat. (*)
