PALANGKA RAYA – Upaya penguatan reformasi birokrasi di Kalteng kembali mendapat panggung nasional.
Melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Kalteng menjadi salah satu narasumber dalam Zoom Focus Group Discussion (FGD) verifikasi hasil penilaian Indeks Kelembagaan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, belum lama ini.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan kabupaten dan kota dari 10 daerah binaan Kasubdit Wilayah II, dengan jumlah peserta mencapai 183 orang.
FGD ini menjadi bagian dari proses klarifikasi dan validasi hasil penilaian indeks kelembagaan, sekaligus forum berbagi pengalaman dalam penataan perangkat daerah.
Direktur FKKPD Ditjen Otda Kemendagri Efrimeiriza membuka kegiatan didampingi Kasubdit Wilayah II Eko Wulandaru.
Dalam arahannya disampaikan bahwa penataan kelembagaan harus mampu menjawab tantangan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, dengan memastikan struktur organisasi berjalan efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih.
Plt Kepala Biro Organisasi Setda Kalteng, Betri Susilawati, memaparkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah di Kalteng.
Ia menjelaskan bahwa penataan dilakukan melalui evaluasi struktur, penyesuaian tugas dan fungsi, serta penyederhanaan alur kerja guna meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.
“Kegiatan ini menjadi ruang klarifikasi dan penguatan bersama agar hasil penilaian indeks kelembagaan benar-benar mencerminkan kondisi riil di daerah serta mendorong perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Betri menegaskan, kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan memperkuat koordinasi serta memperjelas tanggung jawab antarperangkat daerah.
Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan terukur.
“Penataan kelembagaan harus berdampak langsung pada meningkatnya kinerja perangkat daerah dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kelembagaan yang solid akan mendukung pencapaian visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.
Struktur organisasi yang selaras dan proses kerja yang sederhana diyakini mampu mendorong percepatan pelayanan publik serta memastikan setiap kebijakan daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Partisipasi Kalteng dalam forum ini dinilai sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. (*)
