PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus mengawal pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
Selain membuka kanal pengaduan resmi berbasis daring, pemerintah juga mengerahkan 1.432 relawan untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen memastikan setiap data calon penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Melalui laman humabetang.id, masyarakat diberi kesempatan melaporkan warga yang dinilai layak menerima bantuan. Hingga Rabu (25/2/2026), sekitar 30 ribu aduan tercatat masuk secara real-time.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menyebut tingginya partisipasi publik menjadi indikator positif dalam pengawasan program sosial tersebut.
“Partisipasi masyarakat sangat membantu kami dalam memperkuat basis data. Setiap laporan akan diverifikasi secara menyeluruh sebelum ditetapkan sebagai penerima,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap aduan wajib disertai dokumen pendukung seperti KTP, KK, foto kondisi tempat tinggal, serta surat keterangan kondisi ekonomi.
Persyaratan tersebut diterapkan untuk menjaga validitas data dan mencegah potensi kesalahan penyaluran.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kalteng tidak hanya mengandalkan sistem digital. Sebanyak 1.432 relawan telah ditempatkan di desa dan kelurahan, dengan minimal satu orang di setiap desa. Untuk wilayah berpenduduk padat, jumlah relawan bisa mencapai dua hingga tiga orang.
Para relawan bertugas melakukan verifikasi faktual dan mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan.
Mereka juga akan mendampingi Bank Kalteng dalam proses distribusi bantuan tunai, guna memastikan penyaluran berjalan tertib dan akuntabel.
Terkait potensi tumpang tindih dengan bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT, Rangga menegaskan bahwa program Kartu Huma Betang Sejahtera memprioritaskan masyarakat yang belum pernah menerima bantuan apa pun.
“Prinsipnya adalah pemerataan. Kami ingin menjangkau warga yang benar-benar belum tersentuh bantuan sosial,” tegasnya.
Berdasarkan data awal, wilayah dengan jumlah calon penerima terbanyak berada di Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya.
Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, Pemprov Kalteng akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan.
Evaluasi berkala ini dilakukan untuk menyesuaikan status penerima apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi, sehingga bantuan tetap tepat sasaran dan berkeadilan.
Dengan sistem pengaduan terbuka, verifikasi berlapis, serta dukungan relawan di lapangan, Pemprov Kalteng berharap program Kartu Huma Betang Sejahtera dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)
