PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, kembali menyoroti persoalan yang berulang kali muncul dalam setiap kegiatan reses.
Ia menyebut masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terjawab dan memerlukan langkah konkret dari pemerintah.
Menurutnya, pembangunan di daerah tidak mungkin berjalan secara instan, sehingga diperlukan proses bertahap yang tetap berorientasi pada kebutuhan mendesak warga.
“Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat. Ada beberapa sektor yang kembali menjadi perhatian utama kami,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Junaidi menjelaskan bahwa lima sektor besar yang paling banyak dikeluhkan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, serta seni, budaya, dan keagamaan.
Dari temuan tersebut, infrastruktur dan perekonomian menjadi dua sektor yang paling dominan disampaikan warga.
Kondisi jalan dan fasilitas publik yang belum memadai, serta menurunnya aktivitas ekonomi, menjadi masalah yang dirasa sangat mendesak.
“Kita memahami anggaran yang tersedia tidak besar, namun masyarakat berharap pemerintah provinsi tetap dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk perbaikan,” ungkapnya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng ini menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur yang tertunda berpotensi menghambat mobilitas warga dan mengganggu distribusi ekonomi di daerah.
Sementara itu, situasi perekonomian yang belum pulih membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan.
Beberapa perusahaan di sejumlah wilayah bahkan terpaksa menghentikan operasional karena tidak mampu bertahan.
Junaidi berharap pemerintah provinsi lebih responsif terhadap berbagai keluhan tersebut dan menjadikannya dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Aspirasi masyarakat harus menjadi acuan agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tutupnya. (*)
