PALANGKA RAYA – Program Pendidikan Huma Betang yang dijalankan Pemprov Kalteng mendapat apresiasi luas dari masyarakat berdasarkan hasil Survei Teropong Daerah yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Oktober 2025.
Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 6–10 Oktober 2025 tersebut melibatkan 200 responden dari kalangan pelajar dan tenaga pendidik di jenjang pendidikan menengah se-Kalteng.
Responden dipilih secara purposif untuk merepresentasikan pengalaman langsung terhadap pelaksanaan program pendidikan daerah.
Mengutip kompas.com, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Pendidikan Huma Betang tercatat mencapai 97,8 persen.
Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai program tersebut telah berjalan sesuai kebutuhan sekolah dan memberi dampak nyata pada proses pembelajaran.
Tingginya tingkat kepuasan ini juga sejalan dengan persepsi positif terhadap kinerja Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran yang mencapai 97,6 persen. Penilaian ini mencerminkan kuatnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah di sektor pendidikan.
Program Pendidikan Huma Betang dirancang sebagai upaya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi sistem pendidikan yang mencakup digitalisasi, pemerataan fasilitas, serta dukungan biaya pendidikan bagi siswa.
Dalam survei, penilaian publik difokuskan pada empat aspek utama, yaitu digitalisasi pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan Kelas Digital Huma Betang, serta pelaksanaan program beasiswa pendidikan.
Digitalisasi pendidikan diwujudkan melalui penyediaan televisi interaktif dan akses internet gratis di sekolah-sekolah. Langkah ini dinilai membantu meningkatkan variasi metode pembelajaran dan memudahkan siswa mengakses materi pelajaran berbasis digital.
Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan melalui renovasi ruang kelas, perbaikan bangunan sekolah, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini dinilai berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman.
Kelas Digital Huma Betang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kalteng sebagai platform pembelajaran daring yang memungkinkan siswa di wilayah terpencil tetap mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Program ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses pendidikan antarwilayah.
Adapun program beasiswa diwujudkan dalam bentuk kebijakan sekolah gratis dan bantuan seragam bagi siswa yang membutuhkan. Kebijakan ini dinilai membantu meringankan beban ekonomi keluarga serta meningkatkan partisipasi sekolah.
Dari keempat aspek yang dievaluasi, digitalisasi pendidikan menjadi yang paling diapresiasi dengan tingkat kepuasan mencapai 95 persen. Responden menilai teknologi pembelajaran mampu meningkatkan efektivitas belajar dan memperluas akses terhadap sumber informasi.
Sebanyak 79,9 persen responden juga menyatakan adanya perbaikan kondisi sekolah, khususnya terkait fasilitas umum, jaringan internet, dan pasokan listrik. Hal ini dinilai turut mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar.
Meski mendapat penilaian positif, survei juga mencatat tantangan yang masih perlu diatasi, seperti kesiapan guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi serta keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah.
Responden menilai pelatihan guru dan pendampingan siswa perlu terus ditingkatkan.
Keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik di daerah tertentu juga masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan Kelas Digital Huma Betang.
Namun, publik tetap optimistis pemerintah daerah mampu melakukan perbaikan secara bertahap melalui penguatan infrastruktur dasar.
Sebagai informasi, Program Pendidikan Huma Betang resmi diluncurkan pada 10 September 2025 setelah dirancang sejak 2024 dan direncanakan untuk diperluas pada 2026.
Survei Litbang Kompas ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 6,89 persen.
Dengan tingkat optimisme masyarakat mencapai 96,1 persen serta dukungan publik sebesar 98 persen, Pemprov Kalteng dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk melanjutkan transformasi pendidikan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi. (*)
