PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menegaskan sikap PDI Perjuangan yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ia menilai, langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya.
Menurut Bambang, keputusan partai di tingkat pusat menolak mekanisme Pilkada tidak langsung merupakan bentuk konsistensi dalam menjaga kedaulatan rakyat.
Ia menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi berada di tangan masyarakat, sehingga pemilihan pemimpin daerah semestinya dilakukan secara langsung.
“PDIP di pusat menolak pemilihan kepala daerah oleh legislatif. Penolakan itu sangat beralasan, karena yang memegang kekuasaan sebenarnya adalah rakyat,” kata Bambang, Selasa (20/1/2026).
Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan demokrasi masih terdapat berbagai tantangan, khususnya praktik politik uang.
Namun, Bambang menilai persoalan tersebut harus disikapi dengan perbaikan sistem dan penguatan pengawasan, bukan dengan mengubah mekanisme pemilihan yang justru mengurangi hak pilih masyarakat.
“Kalau ada kekurangan, seperti money politic, itu yang perlu dibenahi. Jangan sampai hak rakyat untuk memilih justru dihilangkan,” ujarnya.
Sebagai kader partai di daerah, Bambang menegaskan loyalitasnya terhadap kebijakan DPP PDIP.
Ia menilai, prinsip demokrasi partisipatif telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pemilihan di tingkat RT dan RW yang melibatkan partisipasi langsung warga.
“Demokrasi itu memberi ruang kepada masyarakat untuk menentukan pilihan dan masa depannya sendiri. Itu yang harus kita jaga bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bambang berharap agar setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta menjaga hak konstitusional warga negara.
Ia mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan demi kepentingan pragmatis semata.
“Jangan matikan demokrasi rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan siapa pemimpinnya dan arah masa depannya,” pungkas Bambang. (*)
