PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dampak aktivitas operasional kontraktor di Desa Sei Kayu, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas.
Sebanyak 14 hektare lahan milik warga dilaporkan terendam lumpur dan hingga saat ini belum memperoleh penanganan yang memadai.
Anggota DPRD Kalteng juga sebagai Juru Bicara Reses Daerah Pemilihan V, Noor Fazariah Kamayanti, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan reses dan kemudian dilaporkan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Kalteng.
Selain persoalan lahan, ia juga menyoroti lemahnya pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pihak kontraktor.
Menurutnya, minimnya sosialisasi membuat masyarakat tidak memahami secara jelas bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Kondisi ini memicu kesenjangan komunikasi dan berpotensi memperpanjang penyelesaian masalah di lapangan.
“Mengenai CSR, kontraktor seperti menganggap rumah sendiri dan tidak ada pengenalan atau sosialisasi. Akhirnya terjadi permasalahan, di mana ada 14 hektare lahan tenggelam di dalam lumpur,” ungkap Noor Fazariah saat menyampaikan laporan hasil reses, belum lama ini.
Ia menegaskan, keberadaan CSR seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak. Namun, dalam kondisi saat ini, warga belum merasakan dampak positif dari program tersebut.
“Sehingga saat ini program CSR untuk masyarakat tidak ada gunanya sama sekali,” tambahnya.
Selain itu, Noor Fazariah juga mengungkap keterbatasan dana desa yang dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.
Dari total dana sekitar Rp890 juta, sebagian besar telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan rutin dan program lainnya.
“Dana yang masuk sekitar Rp890 juta sudah terbagi untuk koperasi merah putih dan kebutuhan lain, sehingga untuk pembangunan fisik hanya tersisa sekitar Rp150 jutaan,” jelasnya.
Ia menilai, tambahan anggaran sangat diperlukan agar pembangunan dapat menyasar sektor-sektor produktif seperti infrastruktur jalan, pertanian, peternakan, serta penerangan jalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jika anggaran bisa mencapai Rp1 miliar, dapat dialokasikan untuk pembangunan jalan sekitar 2 kilometer, bantuan bibit peternakan dan pertanian, serta penerangan jalan,” paparnya.
Tak hanya itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian DPRD Kalteng. Beberapa sekolah dilaporkan telah lama mengajukan proposal rehabilitasi, namun belum mendapatkan realisasi perbaikan hingga saat ini.
“Semoga semua proposal dapat terpenuhi, terutama pendidikan. Sudah bertahun-tahun sekolah berdiri dan mengajukan permohonan, tetapi belum ada perbaikan atau rehabilitasi,” pungkasnya. (*)
