PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, pada Senin (2/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng.
Dalam sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa penyusunan RKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa RKPD menjadi dokumen strategis tahunan yang menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah agar selaras dengan RPJMD serta mendukung prioritas pembangunan nasional.
“RKPD harus mampu memberikan dampak konkret bagi masyarakat, baik dalam peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas layanan publik, maupun penguatan daya saing daerah,” kata Leonard.
Leonard menjelaskan bahwa Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 mengusung tema Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029.
Tema tersebut, menurutnya, tetap dapat diselaraskan kembali dalam forum Musrenbang dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan pembangunan.
Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, pemerintah provinsi menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan. Di antaranya pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pemberdayaan potensi dan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya Belom Bahadat, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, serta pengembangan kawasan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain itu, prioritas juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Pemerintah juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis dan insentif tenaga pengajar, peningkatan layanan kesehatan yang lebih merata, serta penguatan harmoni sosial masyarakat pedesaan.
“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2027,” ujarnya.
Melalui konsultasi publik ini, Leonard berharap berbagai masukan dari pemangku kepentingan dapat memperkaya substansi Rancangan Awal RKPD sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing agar tercipta integrasi program dari tingkat provinsi hingga daerah.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memastikan perencanaan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan membawa Kalimantan Tengah menuju pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Leonard. (*)
