PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran yang tengah menjadi tren di sejumlah daerah tidak sampai mengorbankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Perlindungan terhadap pegawai dinilai harus tetap menjadi prioritas di tengah tekanan fiskal yang terjadi.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, mengatakan kondisi keuangan nasional saat ini memang berdampak pada daerah, sehingga mendorong adanya langkah efisiensi.
Akan tetapi, ia menegaskan kebijakan tersebut harus dijalankan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.
“Mudah-mudahan kebijakan seperti itu tidak terjadi di Kalteng. Memang ini kondisi keuangan secara nasional, tapi langkah yang diambil gubernur tentu sudah mempertimbangkan beberapa hal,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, efisiensi anggaran yang disebut mencapai sekitar 30 persen telah dirasakan oleh OPD, yang berimbas pada pelaksanaan program serta kondisi ekonomi aparatur.
Baik PNS maupun PPPK, kata dia, memiliki tanggungan finansial yang tidak sedikit, sehingga kebijakan yang berpotensi mengurangi pendapatan atau bahkan merumahkan pegawai perlu dihindari.
DPRD, lanjut Muhajirin, memiliki fungsi pengawasan agar kebijakan yang diambil tetap seimbang antara kebutuhan penghematan dan kepentingan masyarakat luas.
Ia menilai stabilitas tenaga kerja di sektor pemerintahan juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.
Di tengah kekhawatiran tersebut, Muhajirin mengaku telah mengetahui adanya pernyataan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, yang menegaskan tidak akan merumahkan PPPK.
“Saya ada melihat berita bahwa Pak Gubernur tidak akan merumahkan PPPK di tengah efisiensi anggaran ini,” katanya.
Pernyataan itu diharapkan menjadi jaminan bagi para PPPK agar tetap dapat bekerja dengan tenang dan optimal.
DPRD pun berharap komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam implementasi kebijakan di lapangan.
Selain itu, DPRD mendorong Pemprov untuk mengedepankan langkah efisiensi yang lebih terarah, seperti penyesuaian prioritas program dan optimalisasi penggunaan anggaran, tanpa harus mengurangi tenaga kerja.
Dengan sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemprov, kebijakan efisiensi diharapkan tetap berjalan efektif tanpa mengganggu kesejahteraan pegawai maupun kualitas pelayanan publik di Kalteng. (don)
