Data dan Anggaran Disabilitas Kalteng Diminta Transparan

  • Bagikan

PALANGKA RAYA – Penetapan 40 penyandang disabilitas terlantar sebagai sasaran program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menjadi perhatian anggota Komisi III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh.

Ia mempertanyakan dasar penentuan jumlah penerima manfaat tersebut, termasuk indikator yang digunakan pemerintah dalam menetapkan sasaran program.

Menurutnya, perencanaan anggaran pelayanan sosial harus memiliki landasan data yang jelas agar bantuan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

Pertanyaan itu disampaikan Faridawaty dalam rapat Komisi III DPRD Kalteng bersama Dinas Sosial.

Ia menilai, penetapan jumlah penerima program tidak cukup hanya berdasarkan angka yang tercantum dalam perencanaan, tetapi perlu disertai penjelasan mengenai metode pendataan, kriteria penerima, serta cakupan wilayah penanganan. Hal tersebut penting agar program memiliki dasar yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, Jumat (20/11/2026).

Faridawaty memandang angka 40 orang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut parameter yang digunakan dalam menentukan penyandang disabilitas terlantar sebagai penerima program.

Kejelasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan pelayanan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan riil masyarakat di lapangan. Ia juga ingin mengetahui wilayah mana saja yang menjadi prioritas sasaran program.

“Penetapan 40 orang itu parameternya apa? Kemudian sasarannya daerah mana saja?” tanyanya saat rapat bersama Dinas Sosial.

Menurut Faridawaty, Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas, terdiri atas 13 kabupaten dan satu kota, dengan kondisi geografis serta kebutuhan sosial masyarakat yang beragam. Perbedaan karakteristik antardaerah tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun program penanganan penyandang disabilitas terlantar, sehingga pendataan dan alokasi bantuan tidak terpusat pada wilayah tertentu saja.

Ia menegaskan, perencanaan anggaran harus memiliki ukuran yang jelas dan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Dengan cakupan wilayah yang luas, pemerintah perlu memastikan bahwa proses pendataan dilakukan secara cermat, sehingga penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan maupun bantuan tidak terlewatkan dalam penetapan sasaran program.

“Kita memiliki 13 kabupaten dan satu kota. Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas,” tegasnya.

Selain mempertanyakan jumlah penerima manfaat, Faridawaty meminta Dinas Sosial menjelaskan secara terbuka sumber data, indikator penentuan penerima, serta pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Keterbukaan tersebut dinilai penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memastikan program pemerintah memiliki perencanaan yang rasional, terukur, dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Baginya, keberhasilan program pelayanan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran maupun jumlah penerima yang ditetapkan. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan proses pendataan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

“Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas, berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan, agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan merata,” ujarnya.

Sorotan Komisi III DPRD Kalteng tersebut menjadi catatan penting bagi Dinas Sosial dalam mengevaluasi perencanaan program penanganan penyandang disabilitas terlantar. Penjelasan mengenai kriteria penerima, validitas data, dan distribusi sasaran di berbagai daerah diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan serta menjangkau masyarakat secara adil.

Kejelasan data dan ketepatan penetapan penerima manfaat menjadi kunci agar program pelayanan sosial tidak berhenti pada perencanaan anggaran, tetapi benar-benar memberikan perlindungan dan perhatian kepada penyandang disabilitas terlantar. Dengan pendataan yang transparan, alokasi anggaran berbasis kebutuhan, serta pemerataan sasaran, upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Kalimantan Tengah diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran. (RED/Adv)

+ posts
BACA JUGA  FDA Apresiasi Predikat Istimewa KPK, Palangka Raya Jadi Contoh Daerah Lain
  • Bagikan
.
Verified by MonsterInsights